BPPRD Kota Jambi Serahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2019

BPPRD Kota Jambi menggelar acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Jambi Tahun 2019.

BPPRD Kota Jambi Serahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2019
Tribunjambi/Rohmayana
Wakil Wali Kota Jambi, Maulana Serahkan SPPT PBB Tahun 2019. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi menggelar acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Kota Jambi Tahun 2019.

Kegiatan itu dilaksanakan di Aula BPPRD Kota Jambi, (26/3). Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Sekda Kota Jambi Budidaya, serta Kepala OPD, tokoh masyarakat serta Wajib Pajak Potensial Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se-Kota Jambi.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Subhi dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk menggali pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk pembangunan daerah maka perlu dilakukan upaya-upaya konkrit. Selain itu juga perlu intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga yang menjadi target pencapaian dapat terwujud khususnya pendapatan pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan.

"PBB merupakan salah satu potensi pajak daerah yang cukup besar potensinya di Kota Jambi," kata Subhi.

Baca: Dukung Diseminasi Program PINTAR, Dinas Pendidikan di Jambi Naikkan Anggaran Hingga Ratusan Juta

Baca: 700 Pemilih di Batanghari Ajukan Pindah Pilih ke Luar, Warga Muara Bulian Terbanyak, Ini Alasannya

Baca: 196 Ribu Surat Suara Dikirim, KPU Batanghari Sebut Kekurangan 2.000 Surat Suara untuk Pilpres

Baca: VIDEO: Atta Halilintar Tantang Pria yang Sebut Dirinya Beli Subscriber, Ajak Ketemu di Kantor Polisi

Subhi mengatakan bahwa penyerahan SPPT PBB tahun 2019 ini dijadwalkan bulan maret, oleh karena ada penyesuaian (NJOP) yang perlu dilakukan kajian secara komprehensif. Hal ini agar berdaya guna dan berhasil guna demi optimalisasi pendapatan pajak daerah sektor pajak bumi dan bangunan. Kata dia, tahun ini merupakan tahun ketiga dilakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap penyesuaian NJOP PBB.

"Sebagai mediator kita ucapkan banyak terima kasih kepada para Camat dan Lurah se Kota Jambi yang telah banyak membantu," ujarnya.

Ditambahkan Subhi bahwa penyesuaian NJOP PBB ini berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas temuan laporan hasil pemeriksaan tahun 2018 terhadap laporan keuangan tahun 2017/2018. Disamping itu juga penyesuaian NJOP ini merupakan amanah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (pasal 79) dinyatakan bahwa Kab/Kota harus melakukan penyesuaian NJOP setiap 3 tahun sekali.

"Jika dilihat dari perkembangan pajak bumi dan bangunan, NJOP PBB Kota Jambi sejak tahun 1994 s/d 2018  belum pernah dilakukan penyesuaian/perubahan kelas NJOP tersebut," katanya.

Subhi menambahkan seharusnya penyesuaian NJOP ini dilakukan sejak tahun 2017, namun oleh karena masih melakukan pembenahan data PBB sejak tahun 2017 serta sosialisasi selama 3 tahun terakhir sehingga baru bisa dilakukan pada tahun 2019 ini.

Subhi mengatakan bahwa demi kelancaran pembangunan di Kota Jambi, dengan dukungan beberapa bank mitra pembayaran, kini dapat membayar pajak bumi dan bangunan dengan banyak bank- bank mitra.

Halaman
12
Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved