Setelah 3 Bulan Perda Larangan Kantong Plastik, Pemkot Jambi Masih Beri Kelonggaran, Ini Alasannya

Tiga bulan sudah kebijakan pemerintah Kota Jambi melarang penggunaan kantong belanja plastik. Namun, kebijakan ini masih belum berjalan optimal.

Setelah 3 Bulan Perda Larangan Kantong Plastik, Pemkot Jambi Masih Beri Kelonggaran, Ini Alasannya
IST
Program Pemkot Jambi stop penggunaan kantong plastik 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tiga bulan sudah kebijakan pemerintah Kota Jambi melarang penggunaan kantong belanja plastik. Namun, kebijakan ini masih belum berjalan optimal.

Seperti terlihat di sejumlah mall hingga mini market masih banyak tersedia kantong plastik. Di beberapa pusat perbelanjaan bahkan masih menyediakan kantong palsik.

Padahal larangan penggunaan kantong plastik ini sesuai dengan peraturan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8/2013 tentang Pengelolaan sampah.

Serta diatur pula dalam peraturan Wali Kota Nomor 54/2018 tentang kebijakan strategi daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang melarang penggunaan kantong plastik.

Baca: Disperindag Kota Jambi Verifikasi 65.000 Data Penerima Kartu Kendali, Ada Ketua RT Kaya Masuk Daftar

Baca: Tabligh Akbar di Masjid Jami Al Hikmah Kota Jambi, Ustaz Abdul Somad Disambut Gemuruh Suara Selawat

Baca: Gugatan Cik Marleni dan Aang Purnama Ditolak Bawaslu Sarolangun, Erick Akan Koreksi ke Bawaslu RI

Baca: Rumah Mewah Diduga Pakai Sambungan PDAM Khusus Warga Miskin Ternyata Milik Anggota Dewan

Terkait hal ini, Ardi selaku kepala dinas lingkungan hidup (DLH) Kota Jambi dikonfirmasi membenarkan masih adanya penggunaan kantong plastik ini.

Sejak diberlakukan larangan penggunanan kantor plastik di pusat perbelanjaan dan ritel, hasil evaluasi justru cukup mengejutkan.

Ardi mengatakan, sesuai hasil rapat evaluasi yang dihadiri lebih dari 150 pengusaha ritel di Jambi bahwa pemerintah kota masih memberi kelonggaran bagi pengelola ritel untuk menyediakan kantong plastik.

"Alasannya mereka ingin menghabiskan stok plastik yang sudah disediakan di setiap ritel, dengan ketentuan berbayar baik ketentuan perusahaan mereka di pusat maupun yang ada di Jambi," kata Ardi pada Senin (25/3/2019).

"Dan keputusan ini sesuai rapat dengan pengusaha ritel dan dihadiri juga Wakil Wali Kota Jambi," sambung Ardi.

Namun, kata Ardi ke depan pihaknya masih akan melakukan pengawasan. Dan akan kembali dievaluasi hingga Juni 2019 mendatang.

"Nanti masih akan kita evaluasi lagi hingga tiga bulan kedepan, setelah itu baru akan kita berlakukan teguran jika tidak diindahkan akan kita beri sanksi," ujarnya.

Baca: Buka Rakorda, Safrial Harapkan Satpol PP dan Satlinmas Miliki Peran Sukseskan Pemilu 2019

Baca: 69 Rio di Bungo Jambi Akan Diganti di 2019, Ini Daftarnya

Baca: Kasus Kredit Fiktif Bank Mandiri Tebo, Penasehat Hukum Gerry Cs Pertanyakan Kekayaan Bank Mandiri

"Sekarang juga maaih tahapan sosialisasi, setelah itu nanti baru kita naikkan lagi tahapannya, kita masuk ke pasar-pasar tradisional juga," pungkasnya.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved