Kasus Dugaan Money Politic Caleg PKB Ditutup Bawaslu Tanjab Barat, Gakumdu Mengaku Tak Dilibatkan 

Bawaslu Tanjab Barat hentikan kasus dugaan money politik salah satu caleg DPR RI dari Partai PKB saat berkampanye di Tanjab Barat.

Kasus Dugaan Money Politic Caleg PKB Ditutup Bawaslu Tanjab Barat, Gakumdu Mengaku Tak Dilibatkan 
(KOMPAS/LASTI KURNIA )
Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat, menyatakan menolak prkatik politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta, pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Baik memberi atau menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pemilukada dianggap sebagai praktik korupsi. 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKALBawaslu Tanjab Barat hentikan kasus dugaan money politic salah satu caleg DPR RI dari Partai PKB saat berkampanye di Tanjab Barat.

Kasus dugaan money politic H Handayani caleg incumbent anggota DPR RI itu ditutup oleh Bawaslu Tanjab Barat pada tahap 1 ternyata hanya sepihak atau tidak melibatkan tim Gakumdu yang terdiri dari Polisi, Kejaksaan, dan Bawaslu sendiri.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Tanjab Barat, Angga Mahatama mengakui jika pihaknya mengetahui ada dugaan kasus politik uang pada saat kampanye tatap muka caleg DPR RI di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjab Barat. Hanya saja pihaknya tidak diundang lagi pada pembahasan selanjutnya.

“Pada tahap satu, kami ada diundang membahas temuan tersebut hanya ngasih petunjuk, tapi belum lengkap bukti yang formil ataupun materilnya sehingga kami sarankan panwascam untuk mencari yang memberi dan yang menerima siapa. Kami tidak tahu kalau kasus tersebut sudah ditutup pada tahap satu, harusnya pembahsan selanjutnya Gakumdu dilibatkan,” ungkapnya.

Baca: Kasus Dugaan Politik Uang Caleg PKB di Tanjab Barat Ditutup, Bawaslu Mengaku Kesulitan Cari Saksi

Baca: Bawaslu Tanjab Barat Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Politisi PKB, Ini Alasannya

Baca: Imigrasi Kuala Tungkal Catat 114 WNA Bekerja di Tanjab Barat, Terbanyak di Sinar Mas dan PT Lontar

Baca: 19 TKA dari Thailand dan Malaysia Bekerja di Empat Perusahaan di Bungo, Ini Daftar Perusahaannya

Meski demikian, dia mengakui jika peraturan Bawaslu masih lemah karena keterbatasan waktu untuk tindaklajutnya, dan kalau melebihi waktu yang ditetapkan maka dianggap kadaluarsa.

”Ya, memang UU Bawaslu yang dibuat pada tahun 2017 ini waktunya singkat. Menurut saya mungkin tim penyidik dari panwascam itu kehabisan waktu,” sebutnya Angga.

Menurutnya, aturan tersebut mengundang adanya celah bagi caleg lain untuk melakukan pelanggaran yang sama.

“Celah UU di situ, di sini logikanya kan yang buat UU orang politis DPR itu sendiri, tidak mungkin dia akan menjerat dirinya sendiri,” jawabnya.

Terkait alasan H Handayani yang mengaku belum tahu aturan terbaru, tidak bisa dijadikan pedoman. 

“Karena ketika aturan sudah dibahas sebagai warga negara, suka tidak suka, mau tidak mau harus mengetahui itu dan jika terjadi pelanggaran harus ditindak,” tegasnya.

Sementara itu, Kasat Resktim Polres Tanjab Barat, Iptu Dian Purnomo juga mengatakan kalau penutupan kasus tersebut pihak kepolisian sebagai tim Gakumdu tidak dilibatkan.

Baca: Hari Keempat Pentas Seni Nusantara di Jambi, Tampilkan Nyayian dan Tarian Minang, Bugis Hingga Bali

Baca: Polda Jambi Laksanakan Apel Gelar Pasukan, Siapkan Pengamanan Pemilu 2019

Baca: Mun Tak Sangka, Kulkas yang Dibeli dari Raju Ternyata Barang Curian, Kini Terancam Hukuman Penjara

“Saya jelaskan sedikit. Pertama, panwascam melaporkan temuan ke Bawaslu dan kami diundang dalam pembahasan laporan tersebut dengan Gakkumdu. Dari hasil pembahasan, ditemukan beberapa syarat formil maupun materil yang belum lengkap. Setelah itu kami kembalikan lagi kepada pawascam untuk segera dilengkapi dengan sisa waktu yang ada. Setelah itu kami tidak ada dikabari lagi,” jelasnya.

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved