Tanggapan Fraksi Pada LKPJ Wali Kota Jambi, Kenaikan Tarif PDAM Jadi Bahasan

8 Fraksi di DPRD Kota Jambi menyampaikan pandangannya pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018.

Tanggapan Fraksi Pada LKPJ Wali Kota Jambi, Kenaikan Tarif PDAM Jadi Bahasan
Tribunjambi/Rohmayana
Wali Kota Jambi Syarif Fasha menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Dalam rapat paripurna, 8 Fraksi di DPRD Kota Jambi menyampaikan pandangannya pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha. 

Disampaikan Umar Faruk dari  Fraksi Gerindra bahwa berdasarkan pandangan umum tentang LKPJ 2018, bahwa dirinya sangat menghargai dan mengapresiasi atas apa saja yang sudah dicapai. 

Namun ada beberapa hal yang disoroti oleh fraksi Gerindra yakni mengenai kesejahteraan sosial, PAD pajak dan retribusi, dan masalah yang sedang hangat yakni kenaikan tarif PDAM.

"Kami minta ada tanggapan dari Wali Kota Jambi, yang nanti akan kita bahas melalui pembentukan pansus sesuai dengan komisi masing-masing," kata Umar Faruk, Selasa (19/3).

Baca: Tak Kunjung Pulang, Dedi Ditemukan Tak Bernyawa, Diduga Jadi Korban Tabrak Lari

Baca: Larangan PPK dan PPS Bantu Sortir dan Lipat Surat Suara, KPU Kota Jambi Takkan Ikuti Masukan Bawaslu

Baca: KPU Kota Jambi Temukan 134 Ribu Lebih Surat Suara DPD Rusak

Baca: Tak Ingin WTP Terhambat, Wabup Ami Taher Ingatkan Para Kades di Kerinci Serahkan SPJ Dana Desa

Baca: DPD PAN Sarolangun Usulkan HM Madel Jadi Wakil Gubernur Jambi

Sementara disampaikan fraksi PKB Abdullah Taif menyampaikan bahwa pihaknya menanggapi LKPJ TA 2018 secara faktual kebijakan umum pemerintah daerah terkait pencapaian visi dan misi pembangunan. Menurutnya pencapaian pembangunan Kota Jambi masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Seperti tidak ada angka pasti yang dicapai mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai Kota Jambi. Katanya semua hanya berdasarkan indikator saja. 

"Karena keberhasilan tidak bisa hanya dilihat angka pembangunan ekonomi saja. Tapi banyak yang harus diperhatikan seperti masalah jumlah kemiskinan, angka pengangguran, dan ketimpangan pendapatan," katanya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah Kota Jambi selalu berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kota Jambi dalam melibatkan berbagai keputusan besar yang akan diambil. Selain iu meminta agar Pemkot Jambi dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disarankan oleh DPRD Kota Jambi.

"Misalnya  kenaikan tarif PDAM, yang hingga saat ini banyak sekali warga yang mengeluh akibat kenaikan tarif PDAM," katanya.

Baca: VIDEO: Fenomena Aneh di Langit Uni Emirate Arab, Warga Sebut Ulah UFO Ternyata Ini Penjelasannya

Baca: VIDEO: Gunung Bromo Kembali Erupsi, Wisatawan Dilarang Mendekat Radius 1 Km

Baca: KPK Kembali ke Jambi, 9 Penyidik Bawa Lima Koper, 25 Anggota DPRD Jambi Akan Diperiksa

Baca: Realisasi Pelaporan SPT Tahunan di Jambi Baru 30 Persen, Dirjen Pajak Jambi Buka Layanan di Mal

Sementara Bambang dari fraksi Golkar menyampaikan bahwa hasil dari visi misi periode Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi sudah dinikmati bersama. Menurutnya berbagai program yang belum terlaksana sebaiknya untuk terus dilanjutkan. 

"Seperti  upaya peningkatan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan," katanya. (Rohmayana)

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved