Sebelum Sidang Putusan, Kuasa Hukum Syaihu Cs Minta Pencoretan dari DCT Dibatalkan

Sidang adjudikasi sengketa Pemilu 2019 yang sedang berlangsung di Bawaslu Sarolangun memasuki tahap akhir.

Sebelum Sidang Putusan, Kuasa Hukum Syaihu Cs Minta Pencoretan dari DCT Dibatalkan
Tribunjambi/Wahyu
Sidang adjudikasi sengketa Pemilu 2019 yang sedang berlangsung di Bawaslu Sarolangun memasuki tahap akhir. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Sidang adjudikasi sengketa Pemilu 2019 yang sedang berlangsung di Bawaslu Sarolangun memasuki tahap akhir.

Tahap akhir ini adalah pembacaan kesimpulan pihak pelapor dalam hal ini lima caleg incumbent yang dicoret dari DCT dan pihak terlapor atau KPU Sarolangun.

Pembacaan kesimpulan ini adalah tahap sebelum dibacakan putusan akhir oleh pihak Bawaslu Sarolangun.

Dari pihak pelapor diwakili kuasa hukum, Samarotul Fuad bahwa materi laporan yang dilaporkan oleh KPUD Sarolangun karena mencoret lima dari tujuh caleg dari daftar calon tetap (DCT) adalah tafsiran atau persepsi pelapor yang tidak berdasarkan hukum atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan UU No 7 tahun 2017 tidak diatur tentang batalnya seseorang menjadi calon anggota DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu 2019 jika tetap masih aktif menjalankan tugas- tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD.

Baca: VIDEO: Fenomena Aneh di Langit Uni Emirate Arab, Warga Sebut Ulah UFO Ternyata Ini Penjelasannya

Baca: Realisasi Pelaporan SPT Tahunan di Jambi Baru 30 Persen, Dirjen Pajak Jambi Buka Layanan di Mal

Baca: KPK Kembali ke Jambi, 9 Penyidik Bawa Lima Koper, 25 Anggota DPRD Jambi Akan Diperiksa

Baca: VIDEO: Gunung Bromo Kembali Erupsi, Wisatawan Dilarang Mendekat Radius 1 Km

PKPU Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa peserta pemilu dalam hal ini calon anggota DPRD hanya dapat dinyatakan tidak diikutkan dalam tahapan pemilu atau dicoret dalam daftar jika putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 35 .

"Bahwa sampai sekarang tidak terdapat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU 20 tahun 2018 pasal 35, sehingga apa yang didalilkan oleh pelapor tidak bersesuaian dengan PKPU tersebut," katanya

Lanjut Samaratul Fuad bahwa termohon KPU telah terbukti melakukan pelanggaran dalam mengeluarkan objek sengketa dan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengeluarkan objek sengketa.

Bahwa tidak ada ketentuan persyaratan yang dilanggar para pemohon sehingga mengakibatkan termohon berwenang mencoret para termohon dari DCT.

Katanya, para pelapor aktif menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun adalah beralasan hukum dan memberikan kemanfaatan bagi kepentingan daerah, masyarakat dan pemerintahanan daerah.

Halaman
123
Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved