KPK Soroti 2 BUMD di Provinsi Jambi, Usai Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Sejumlah Pejabat Pemprov

KPK Soroti Dua BUMD di Provinsi Jambi, Usai Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Sejumlah Pejabat Pemprov Jambi

KPK Soroti 2 BUMD di Provinsi Jambi, Usai Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Sejumlah Pejabat Pemprov
Tribunjambi/Zulkifli
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah II Sumatera, Aida Ratna Zulaiha, selasa (12/3). 

KPK Soroti Dua BUMD di Provinsi Jambi, Usai Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Sejumlah Pejabat Pemprov Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali lakukan giat di Perintah Provinsi Jambi, Jumat (15/3) petang. Kali ini, tim Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI menyoroti dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jambi yakni Bank Pembangunan Daerah (Bank 9 Jambi) dan PT Jambi Indoguna International (JII).

Hal itu diketahui dari hasil pertemuan Satgas Wilayah II Sumateta Korsupgah KPK yang diketuai Aida Ratna Zulaiha bersama beberapa pejabat Pemprov Jambi.

Baca: Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Tertangkap Tangan KPK, DPW Jambi Tunggu Keterangan Resmi DPP

Baca: Ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Disegel KPK Usai OTT Ketua Umum PPP Gus Romy

Baca: Kisah Sukses BUMDes, Desa Pentagen Sulap Lahan Tidur Jadi Objek Wisata, Kini Primadona Daerah

Saat diwawancarai Aida mengetakan, dari hasil pertemuan membahas dua BUMD tersebut hari ini dihasilkan beberapa rekomendasi. Khusus PT JII pihaknya merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk membentuk tim kajian untuk mengkaji PT JII secara konferehansif apakah BIMD ini masih layak untuk diteruskan.

"Khusus JII ini kami meminta Pemda membentuk Tim untuk menganalisis kenerja BUMD ini secara konferehensif, baik itu dari segi hukum maupun perekonomian," kata Aida.

Sementara itu, khusus untuk Bank Jambi, KPK menyoroti terkait kredit konsumtif yang menurut KPK cara pengumpulan dananya yang masih sempit hanya terbatas di pegawai negeri atau ASN. "Kita harap BPD bisa mengumpulkan dana lebih luas lagi, supaya PAD yang dihasilkan lebih besar," sebut Aida.

Dilain pihak, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi, Muktamar saat diwawancarai Tribunjambi.com, membenarkan adanya rekomendasi KPK terkait kedua BUMD Pemprov Jambi tersebut.

"Untuk JII ini, KPK minta Gubernur bentuk tim Kajian. Intinya akan dikaji secara konferehensif apakah perusahaan ini bisa diteruskan," ungkapnya.

Baca: Kasus PT JII Mandek Sekitar Setahun, Ternyata Ini Penyebabnya

Baca: Pengejaran KKB Papua, Trauma Kekejaman KKSB, Ribuan Warga Nduga Ngungsi, Siswa Terancam Tak Ikut UN

Disebutkan, Muktamar tim ini dalam waktu dekat akan dibentuk dan di SK kan oleh Gubernur. "Jadi anggotanya nanti bisa diambil dari perguruan tinggi maupun diinternal Pemda Sendiri. Tim ini kita minta mengakaji dari beberapa aspek," katanya.

Sementara itu, terkait Bank Jambi, menurut Muktamar meskipun termasuk dalam kelompok BUMD namun, Bank Jambi masuk dalam kategori perseroan terbatas yang penhelolaanya profesional. Selain itu Bank Jambi juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OKJ).

Baca: BREAKING NEWS: Diduga Cekcok dengan Istri, Pria di Bungo, Jambi Nekat Gantung Diri Saat Rumah Sepi

Baca: Setuju 10 Tahun tidak Mutasi, 96 CPNS Formasi 2018 Tanjung Jabung Timur, Terima SK dari Bupati

"Kalau dari hasil laporan keuangannya, Bank Jambi masih dinilai dalam kinerja yang baik. Karena mampu memberikan deviten kepada Pemda," ungkapnya.

"Hanya saja yang dipertanyakan KPK tadi adalah fortopolio pinjaman, antara produksi dan konsumsi. Tapi secara kinerja optimalisasi keuanganya masih bagus," sambungnya.(*)

Tulisan dengan judul KPK Soroti Dua BUMD di Provinsi Jambi, Usai Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Sejumlah Pejabat Pemprov Jambi ini ditulis oleh Zulkifli/Tribun Jambi

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved