Penerimaan CPNS 2019 dan PPPK/P3K Dibuka, Ini Persyaratan Pendaftaran yang Harus Dipenuhi
Penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada tahun ini akan kembali dibuka.
lihat foto
Untuk formasi CPNS 2019 tetap akan diserahkan kepada masing-masing daerah untuk mengusulkan.
"Nanti daerah yang mengusulkan, karena yang jelas (CPNS 2019) baru akan dibuka pendaftaran setelah pemilu, " ujarnya dilansir Tribun Kaltim.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyebutkan pemerintah tak akan membuka lowongan CPNS menjelang Pilpres.
Baca: Susunan Pemain Barcelona vs Olympique Lyon, Beberebut Tiket Perempat Final Liga Champions
Baca: Tatang Koswara Sniper Kelas Dunia dari Indonesia: Buatlah Darahku Bersimbah di Merah Putih
Baca: Live Score Bayern Muenchen vs Liverpool FC , Adu Strategi Babak 16 Besar Liga Champions
Baca: Postingan Sean Jadi Jawaban Soal Hubungan Ahok BTP dengan Anak Usai Bercerai dengan Veronica Tan
Baca: Dengar Isu Kiamat, Warga di Ponorogo Ngungsi ke Malang Sampai Jual Harta Benda
Menurutnya, hal itu bisa mengganggu jalannya pesta demokrasi yang akan digelar.
"Prinsipnya kita nggak akan ada ramai-ramai menjelang Pilpres. Nanti mengganggu dan bisa disalahartikan oleh siapa pun," kata Ridwan.
Penerimaan PPPK atau P3K
Sebelumnya pemerintah sudah membuka penerimaan PPPK 2019 Tahap I untuk tenaga honorer pada awal tahun ini.
Saat ini, peserta masih menunggu pengumuman hasil seleksi untuk Eks-Tenaga Honorer Kategori (THK) II guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Pemerintah menunda pengumuman hasil seleksi tersebut. Padahal jika merujuk jadwal yang telah ditetapkan, pengumuman hasil seleksi disampaikan paling cepat pada 12 Maret 2019 lalu.
Sedangkan pendaftaran P3K Tahap II untuk penerimaan formasi umum dijadwalkan usai Pemilu mendatang.
Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dilansir kominfo.go.id, belum lama ini.
Menteri PANRB berharap melalui kebijakan ini para diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan berkesempatan untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki.
Selain itu, PPPK juga dapat menjadi tempat para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.
Mengenai eks tenaga honorer, Menteri PANB Syafruddin menegaskan, akan diprioritaskan, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
