KPK Sebut Kesadaran Penyelenggara Negara di Jambi, Laporkan LHKPN, Masih Rendah, Ini Rinciannya

Para penyelenggara negara di Provinsi Jambi, dinilai masih rendah kesadarannya melaporkan harta kekayaanya.

KPK Sebut Kesadaran Penyelenggara Negara di Jambi, Laporkan LHKPN, Masih Rendah, Ini Rinciannya
tribunjambi/zulkifli
Gubernur, Bupati/Walikota, dan Sekda, se Provinsi Jambi, rakor bersama KPK di rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (12/3/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Para penyelenggara negara di Provinsi Jambi, dinilai masih rendah kesadarannya melaporkan harta kekayaanya.

Itu salah satu alasan KPK melaksanakan rapat koordinasi dan Evaluasi, melibatkan Gubernur, Bupati Wali Kota, Sekda Se Provinsi Jambi, serta para Insfektur, di aula Rumah Dinas Gubernur Jambi hari ini, Selasa (12/3/2019).

Baca: Rp 1 Miliar Bagi Yang Menangkap Penghina Kopassus Ketika Gugur Saat Berperang Lawan KKB Papua

Baca: Kejanggalan Jabatan Sekjen di Kementerian ATR/BPN Diungkap Kepala BPN Muarojambi yang Menolak Mutasi

Baca: VIDEO VIRAL Dikurung di Kamar Mayat Semalaman, 2 Pencuri Helm di RSUD Jambi Ketakutan

Dalam siaran persnya, disampaikam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Provinsi Jambi dalam melaporkan harta kekayaannya. Periode 2018, baru 34,83% eksekutif yang melaporkan harta kekayaannya, sedangkan di tingkat legislatif baru 19.07%.

Angka yang rendah juga terlihat dalam kepatuhan pelaporan penerimaan gratifikasi. Selama 4 tahun terakhir (2015-2018) baru 0.005% pejabat/ASN yang melaporkan gratifikasi atau hanya 4 orang dari total populasi ASN di Provinsi Jambi yang berjumlah 79.684 orang.

Baca: Link Download Lagu Sang Penggoda Maia Estianty yang Ditonton 40 Juta Orang, Sindir Wanita Ini?

Baca: Bakal Launching Besok!, Ini Spesifikasi dan Harga Oppo F11 dan F11 Pro, Siap Saingi Vivo V15

Baca: Daftar Makanan yang Wajib Dihindari Penderita Asam Urat, Mulai Kembang Kol hingga Kacang-kacangan

Disamping itu, Sejak tahun 2017, KPK telah melakukan pendampingan terhadap pembenahan tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Jambi.

Untuk memperkuat konsolidasi dan komitmen pemerintahan daerah, khususnya di wilayah Provinsi Jambi, KPK menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pada di aula rumah Dinas Gubernur Jambi.

Rapat koordinasi dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka penyampaian hasil evaluasi atas pelaksanaan program pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Jambi selama tahun 2018. Kegiatan ini melibatkan Gubernur Jambi, Bupati dan Walikota se- Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Provinsi Jambi.

Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal hasil evaluasi program pencegahan korupsi, khususnya terhadap 8 sektor, yaitu perencanaan dan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dana desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.

Di samping itu, disampaikan beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di tahun 2019, yaitu selain kedelapan sektor tersebut, juga sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan BUMD.

Baca: Berlangsung Tertutup, Rakor & Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi KPK di Rumdis Gubernur Jambi

Baca: Video - Ini Identitas WNI yang Jadi Korban Ethiopian Airlines

Baca: Usai Mini Cooper Dijual Seharga Rp 12 Ribu, Harga Emas Rp 5 Ribu di Bukalapak Hanya Hari Ini!

Secara umum, hasil evaluasi tahun 2018 untuk wilayah Provinsi Jambi sebesar 56%. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 49,6%. Rincian hasil evaluasi capaian program pencegahan korupsi dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Capaian pencegahan korupsi di Provinsi Jambi
Capaian pencegahan korupsi di Provinsi Jambi (IST)

Selanjutnya, KPK akan terus mendorong pemerintah daerah di Provinsi Jambi untuk menjalankan rekomendasi tersebut dan memantau keberlangsungan rencana aksi. KPK juga berharap masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif, dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi sekecil apapun.(*)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved