Kasus Politik Uang Caleg Handayani Ditutup, Beberapa Caleg Sebut ini ke Bawaslu Tanjab Barat

Terutama salah satu calon legislatif asal Tanjab Barat. Bahkan Bawaslu Tanjabbar dinilai banci dalam menyikapi kasus tersebut.

Kasus Politik Uang Caleg Handayani Ditutup, Beberapa Caleg Sebut ini ke Bawaslu Tanjab Barat
net
Bawaslu

Padahal sebelumnya bawaslu mengakui telah mengambil sampel berupa uang Rp 30 ribu pada saat kejadian dan caleg yang bersangkutan dikonfirmasi lansung mengakui, hanya saja belum tau ada aturan baru.

"Selain itu ada tim Gakumdu yang terdiri dari Polisi, Kejaksaan dan Bawaslu sendiri. Jika pelaku menghilang berarti kan pelaku saja menyadari kalau itu salah dan harusnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena ada unsur pidana," ujarnya.

Baca: Bawaslu Tanjab Barat Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Politisi PKB, Ini Alasannya

Baca: Bawaslu Akui Kasus Rahmad Derita Dihentikan, Ini Peyebabnya

Baca: Dua Kecamatan di Tanjab Barat ini Masuk Daerah Rawan di Pemilu 2019

Tidak ada unsur kesengajaan padahal bawaslu sendiri menegaskan kalau caleg seharusnya tau aturan. Bawaslu baru menerima Surat Edaran Resmi dari KPU pada malam hari setelah kejadian padahal panwascam mencegah atau menangkap yang bersangkutan dengan mempedomani aturan KPU terbaru tersebut.

"Kalau memang sama-sama belum tau aturan kok kenapa yang bersangkutan ditangkap saat kampenye," tanyanya heran.

Intinya, menurut dia semua alasan pembatalan tanpa ada pedoman, termasuk untuk waktu penyelidikan yang diakui bawaslu terbatas.

Karena hanya dua hari upaya pencarian barang bukti dan pelaku, jika tidak ditemukan dalam waktu tersebut maka kasus di tutup pada tahap 1.

"Jika pidana bisa seperti itu maka akan terjadu pelanggaran dimana-mana, karena tinggal lari aja dua hari kasus sudah ditutup, aturan kok seperti dimain-mainin," sebutnya lagi.

Dilain pihak, salah satu Calon Legislatif DPR RI yang juga dapil Provinsi Jambi juga menilai lemahnya pengawasan Bawaslu Tanjab Barat terhadap pelanggaran pemilu 2019 ini. Dia juga ngatakan jika masyarakat bisa menilai sendiri kinerja Bawaslu Tanjabbar.

Baca: Agar Seksi Lucinta Luna Habiskan Rp 350 Juta untuk Oplas Bagian Tubuh Ini, Total Semua Rp 1 Miliar

Baca: ACE Ajak Hidup Sehat, Promo Hemat Hingga 50 Persen, Tiap Bulan Berbeda Tema Promo

Baca: Pentolan OPM Kelly Kwalik Dihabisi Tim Pendawa: Bungkus Permen dan Pembalut Wanita jadi Petunjuk

"Saya sudah tau dari pemberitaan media, tapi saya tidak mau mengomentari Calegnya, Kita lebih menyoroti pada pengawasannya saja yang lemah," ungkapnya sembari meminta namanya untuk tidak dipubliskan.

Dia menanggapi, jika surat edaran KPU mulai diterapkan pada tanggal 26 Januari dan dugaan pelanggaran terjadi pada tanggal 28 Februari, yang artinya pelanggaran terjadi setelah dikeluarkan surat edaran KPU yang baru.

"Dari situ media, aparat keamanan, dan masyarakat bisa menilai sendiri itu pelanggaran atau tidak. Harapan saya agar tidak adalagi kejadian seperti itu," harapnya.

Baca: PLTA Berkapasitas 350 MW Dibangun di Kerinci, Energinya akan Dialirkan Interkoneksi Sumatera

Baca: Live RCTI! Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United, Man United Bakal Agresif, Nonton Via HP

Baca: Gelar Jumpa Pers, Mantan Luna Maya Ungkap Alasan Menikahi Syahrini Diam-diam di Jepang

Kemudian yang menjadi tanda tanya lagi, sehari setelah diumumkannya hasil rapat pleno yang dilakukan bawaslu tersebut dilakukan revisi.

Bawaslu Tanjab Barat melalui divisi penanganan pelnaggaran, Yasin meralat kembali kesimpulan rapat yang awalnya ditutup malah akan ditindaklajuti lagi.

"Ada informasi baru mau ditindak lanjuti," singkatnya melalui pesan Whatsapp, Sabtu (9/3/2019) lalu.(*)

Penulis: Darwin
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved