Terkait Kasus Zumi Zola, Terungkap Alasan KPK Periksa Harta 14 Kepala Daerah di Jambi

"Ketika ketidakwajaran menurut kami patut dicurigai, maka bisa saja akan kami dalami melalui tim penindakan. Berkas akan naikan ke penyidik KPK " tegasnya.

Lalu apa hasil klarifikasi KPK selama tiga hari di Jambi? "Saat ini kita belum bisa memberitahukan, karena akan kita proses berkasnya di pusat," jawab Syarief.

Pada hari ketiga klarifikasi LHKPN, kemarin hadir empat kepala daerah.
Pertama kali datang Wakil Bupati Sarolangun Hilallatil Badri, lalu Bupati Tebo Sukandar.

Pada siang hari sekitar pukul 12.30 WIB, giliran Bupati Muarojambi Masnah dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha.

Masih keterangan KPK, ternyata tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tergolong sangat rendah.

Posisinya di angka 23 persen atau masih tergolong sangat rendah.

Plt Direktur PP LHKPN, Syarief Hidayat menyayangkan kondisi itu.

“Padahal ini sudah menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara melaporkan hartanya sesuai Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. Ini seharusnya dievaluasi oleh kepala daerah," kata Syarief Hidayat.

Dari data KPK, Kabupaten Muarojambi, Merangin dan Tanjung Jabung Barat merupakan paling rendah dalam pelaporan LHKPN.

Angkanya di bawah sembilan persen.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadi yang tertinggi yakni sebesar 83,97 persen.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Jambi berada diurutan kedua yakni 58,17 persen.

"Kita berharap kepala daerah bisa mendorong pejabatnya untuk melaporkan hasil kekayaan mereka. Secara intensif KPK akan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka," katanya.

Terkait klarifikasi kepala daerah kemarin, pantaaun Tribun Bupati Muarojambi Masnah Busro keluar dari ruangan sekitar pukul 16.30 WIB.
Sekitar lima jam ia berada di dalam ruangan klarifikasi.

Masnah mengaku sudah mempersiapkan bahan sebelumnya mulai dari buku tabungan hingga beberapa bukti kekayaan lainnya.