Sah Jadi Perda, DPRD Provinsi Jambi, Setujui Ranperda Penyelenggaraan Perempuan dan Anak

"Ini tentunya telah melalui berbagai proses. Dan, semoga ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak kita,"

Sah Jadi Perda, DPRD Provinsi Jambi, Setujui Ranperda Penyelenggaraan Perempuan dan Anak
tribunjambi/zulkifli
Gubernur Jambi, Fachrori Umar menandatangani Ranperda yang telah di setujui DPRD Provinsi Jambi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, menyetujui Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Perepuan dan Anak menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak ini merupakan salah satu Ranperda yang diusulkan Pemprov Jambi untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Dan, setujui DPRD dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar Selasa (5/3/2019).

Baca: Anggota Satgas TMMD ke 104 Kodim 0417/Kerinci, Membantu Warga Berkebun

Baca: REVIEW GADGET - Spesifikasi & Harga Realme 3 vs Xiaomi Mi 9 dan Vivo V15, Harga Mulai Rp 1 Jutaan

Baca: Kasus Istri Bunuh Suami Saat Tidur, Jaksa Tuntut Ester Nazara Bersalah, Vonis Siap Dibacakan Hakim

Perda tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak ini dibuat untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi dalam sambutanya menyampaikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memberikan dampak negatif yang sistemik karena tidak hanya berpengaruh terhadap korban juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan keluarga.

Baca: VIDEO: Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC Siaran Langsung Indosiar Piala Presiden Malam Ini

Baca: Banyak Sampah Menumpuk, Selvi: Ini Karena Tidak Ada Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Baca: Tanjab Timur Kesulitan Transportasi Umum dan Khusus, Banyak Siswa Jalan Kaki ke Sekolah

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana diketahui juga membawa berbagai persoalan di masyarakat seperti norma sosial, hukum bahkan pelanggaran atas hak asasi manusia.

Untuk itu dalam rangka pemulihan korban kekerasan tentunya juga memerlukan layanan yang lain dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati melindungi membela dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduk nya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi. Kewajiban pemerintah tersebut dalam bentuk layanan pengaduan rujukan, pendampingan dengan bantuan hukum.

Baca: Jenderal Jebolan Kopassus Terbang ke Thailand, 4 Penyanderaan yang Diselesaikan Pasukan Elite TNI

Baca: Tiket AirAsia Indonesia tak Ada Lagi di Traveloka, Dirut AirAsia Sebut Pemutusan Kerjasama Permanen

Baca: Beberkan 17 Janji Politik di Musrenbang, Fasha: Penegakan Hukum Tidak Kenal Teman Pak Wali

"Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi maka sudah selayaknya kita membuat kebijakan daerah yang dimuat dalam peraturan daerah yang mengatur upaya perlindungan bagi perempuan dan anak, khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, pelaporan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di provinsi Jambi," kata Fachrori.

Disamping itu, Fachrori menyampaikan terimakasih kepada DPRD Provinsi Jambi yang telah menerima dan menetapkan Perda tentang perlindungan anak tersebut.

DPRD Provinsi Jambi Gelar Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perlindungan Perempua dan Anak
DPRD Provinsi Jambi Gelar Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perlindungan Perempua dan Anak (tribunjambi/zulkifli)

"Ini tentunya telah melalui berbagai proses. Dan, semoga ini menjadi acuan kita dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak kita," harap Fachrori.

Sementara itu, dari hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jambi berkaitan dengan Ranperda ini merekomendasikan beberapa poin.

Disampaikan Eka Marlina, Ketua Pansus II DPRD Provinsi Jambi menyebutkan, Pansus II DPRD Provinsi Jambi merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten/kota dapat menjadikan ranperda ini sebagai acuan dalam pembuatan perda serupa di tingkat Kabupaten, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Agar pelaksanaan Ranperda tersebut dapat lebih efektif, efesien dan inplementatif.

Baca: Benarkah Andi Arief Kerap Karaoke Jam 1 Malam, Pulang Lewat Pintu Darurat hingga Bawa Pemandu Lagu?

Baca: TRIBUNWIKI - Zumi Zola dan 23 Tokoh yang Terima Gelar Adat Lembaga Adat Melayu Jambi

Baca: Sulit Akses Link UTBK? LTMPT Imbau Pendaftar Lakukan Ini, Cek Tips Mudah Daftar, Tahapan, Jadwal

Rekomendasi kedua, agar segera disusun berbagai peraturan gubernur yang mendukung pelaksanaan Ranperda tersebut dengan tetap mempertimbangkan aspek kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Terakhir, Pansus merekomendasikan agar seluruh OPD dan Instansi pemerintah yang terkait dalam Ranperda ini dapat meningkatkan komunikasi danbkoordinasi untuk melaksanakan Ranperda tersebut demi terwujudnya peneyelenggaraan perlindungan perepuan dan anak secara berkelanjutan. (*)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved