KPU Kota Jambi Tolak WNA Pakistan Masuk Daftar Pemilih Khusus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi menolak pendaftaran warga negara Pakistan masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

Laporan wartawan Tribun Jambi Hendri Dunan Naris

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi menolak pendaftaran warga negara Pakistan masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK). Sementara pihak Bawaslu Kota Jambi mengaku tidak mengetahui hal itu.

Aditiya Diar, MH, Komisioner KPU Kota Jambi mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya ada WNA yang ingin mendaftar masuk dalam DPK. Upaya tersebut tidak dilakukannya secara langsung. Tetapi melalui Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).

Baca: Empat Jam Diperiksa KPK Soal Sumber Hartanya, Kini Ketahuan Harta Bupati Kerinci, Segini Jumlahnya

Baca: Air Seni Andi Arief Positif Mengandung Zat Metamphetamine Seperti Para Pengguna Narkotika Jenis Sabu

"WNA Pakistan itu bertanya untuk masuk DPK melalui petugas PPK. Jadi dirinya tidak melakukannya sendiri," ungkap Aditiya Diar, kepada Tribunjambi.com, Senin (4/3).

Aditiya sendiri tidak mengungkapkan alasan kenapa warga negara Pakistan tersebut ingin masuk dalam DPK. Sebab, DPK tersebut dikhususkan kepada WNI yang memiliki e-KTP namun tidak terdaftar dalam DPT.

"Ketika PPK kita berkonsultasi karena WNA itu memegang e-KTP. Tapi langsung kita tolak saja, karena itu tidak mungkin," ujar Aditiya.

Baca: Sakit Gigi Tidak Kunjung Sembuh, Bisa Jadi karena Tumor atau Jantung Koroner, Segera ke Dokter

Baca: Eks Arena MTQ Batanghari Dibiarkan Rusak, Ketua DPRD Bilang Menyesal

Setelah mendapatkan informasi mengenai adanya WNA yang memegang e-KTP di Kota Jambi. Aditiya langsung berkoordinasi dengan pihak Dukcapil Kota Jambi. Dan ternyata ada 10 orang WNA yang dikeluarkan e-KTP nya oleh pihak Dukcapil Kota Jambi.

"Dinas Dukcapil mengakui mengeluarkan 10 e-KTP bagi WNA. Tetapi mereka tidak memberikan namanya kepada kita," terang Aditiya.

Atas kejadian itu, Aditiya pun melakukan kroscek dan memastikan bahwa tidak ada WNA masuk dalam DPT di Kota Jambi.

Sementara itu, Ari Juniarman MH, Ketua Bawaslu Kota Jambi mengungkapkan baru mendengar hal itu. Selanjutnya pihak Bawaslu Kota Jambi akan berkoordinasi dengan pihak KPU Kota Jambi.

"Kita baru dengar. Nanti kita akan tanya kebenaran informasi ini," ungkap Ari Juniarman.

Ari Juniarman juga mengungkapkan bahwa mereka akan mempertanyakan apa saja yang telah dilakukan pihak KPU Kota Jambi. Bahkan, mereka juga akan mengajak pihak KPU Kota Jambi untuk melakukan pengecekan ke lokasi domisili WNA tersebut.

"Kalau memang benar kita akan melakukan faktualisasi di lapangan," kata Ari.

Baca: Hoax dan Kampanye Hitam di Tahun Politik, Ihsan Yunus: Kembali ke Moral Pancasila

Baca: Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bimtek DPRD Kota Jambi, Badouzaman Mengaku Dalam Tekanan

Baca: Gubernur Jambi Kumpulkan Bupati dan Walikota, Minta Teken Kesepakatan Kerja Sama

Baca: Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak 16 Besar, PSG vs Manchester United, Juventus vs ATM Jadi Big Match

Untuk menghindari adanya keikutsertaan WNA pada pemilihan di Indonesia, Ari mengajak agar ada keterlibatan warga masyarakat. Sebab katanya, masyarakat itulah yang mengetahui siapa warga asing atau WNI yang tidak boleh ikut memilih. Bila itu terjadi, maka masyarakat harus melaporkan kepada pihak KPU atau Bawaslu bahkan bisa kepada pihak Kepolisian.

"Masyarakat harus ikut serta guna menjaga pemilu yang berkualitas ini. Sebab bila ada WNI yang tidak memiliki hak, atau bahkan WNA maka kualitas pemilihan kita dipertanyakan," kata Ari Juniarman MH.

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved