Jual Beli Karbon dan Oksigen, Bank Dunia Pilih Jambi Jadi Lokasi Pelaksanaan Program Biocarbon Fund

Selain Indonesia, negara yang menjadi proyek Bank Dunia tersebut adalah Kolombia dan Ethiofia.

Jual Beli Karbon dan Oksigen, Bank Dunia Pilih Jambi Jadi Lokasi Pelaksanaan Program Biocarbon Fund
tribunjambi/zulkifli
Gubernur Jambi bertemu perwakilan Bank Dunia, membicarakan Program Biocarbon Fund. Karena, Jambi, dipilih sebagai lokasi program tersebut 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Provinsi Jambi terpilih menjadi salah satu dari lima provinsi di dunia sebagai lokasi pelaksanaan program Biocarbon Fund dari World Bank.

Hal itu diketahui usai pertemuan Gubernur Jambi Fachrori Umar bersama sejumlah perwakilan Bank Dunia yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bastari, di Kantor Gubernur Jambi, Jumat (1/3/2019).

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bastari mengungkapkan, di Indonesia ada dua provinsi yang terpilih sebagai lokus pelaksanaan proyek Biocarbon Fund yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jambi.

Baca: Gigi Sampai Berkarat! Bahaya Seringnya Mengkonsumsi Minuman Berkarbonasi dan Energi Drink

Baca: Reputasinya Setara Kopassus, Kostrad TNI AD Bikin Tentara Asing Ciut Ketika Tahu Puasa saat Perang

Selain Indonesia, negara yang menjadi proyek Bank Dunia tersebut adalah Kolombia dan Ethiofia.

"Jadi, Jambi itu mewakili Asia," sebut A Bastari.

Menurut Bastari, ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden Indonesia Pak Jokowi yang menandatangani Paris Corp tentang kesepakatan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 2,2 persen.

"Jadi, untuk tindak lanjut di lapangannya itu, Jambi dan Kalimantan Timur," kata Bastari.

Baca: 70 Orang Keracunan Gas Karbon Monoksida di Acara Balapan di Belgia

Baca: Kenapa Makan Nasi Lauk Mi Instan Berbahaya Bagi Kesehatan? Ini Perhitungan Kalorinya

Baca: Jadwal Bola Pekan Ini di Liga Italia, Spanyol & Inggris! Catat Duel Sengit El Clasico & 2 Derby

Perwakilan Bank Dunia bertemu Gubernur Jambi
Perwakilan Bank Dunia bertemu Gubernur Jambi (tribunjambi/zulkifli)

Tidak tanggung-tanggung, untuk program ini, Bank Dunia menyiapkan dana senilai US$ 100 miliar untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dan untuk membeli carbon dari hutan Jambi hingga 2030.

"Setelah kita berhasil menata kawasan hutan, berhasil memberdayakan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan perambahan, ilegal loging, nanti baru ada hitunganya berapa carbon, berapa oksigen yang kita hasilkan dari hutan kita ada hitung-hitunganya ada konpensasinya dari situ," jelas Bastari.

Dilanjutkan Bastari, tahun ini sudah mulai dibentuk kelembagaan dan pada tahun depan program sudah mulai berjalan hingga tahun 2030, baru bisa didapat benefit dari dana 100 juta dolar tersebut.

Baca: Misteri Keberadaan Pesawat MH370 Diungkap Pakar Satelit, Begini Analisanya

Baca: VIDEO: Jadwal Lengkap Live Streaming Piala Presiden 2019 Persib Bandung Vs PS TIRA Pembuka

Baca: 5 Penumpang Mobil Triton Diamankan Polisi, Ternyata Ini Alasan yang Membuat Polisi Membawa Mereka

Disamping itu, Bastari menyebutkan, Proyek ini sejalan dengan program pak Gubernur. Apa yang tidak bisa dibiayai dengan APBD dan APBN bisa menggunakan dana tersebut.

"Misalnya tahun ini kita sudah menganggarkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten A B C D. Nah, yang tidak terkaper. Kalau mereka ini ada bentanganya, mulai dari Batang Bari hingga Tebo. Maka APBD kita tidak kita anggarkan di Kabupaten tersebut. Tapi kita maksimalkan anggaran dari mereka," papar Bastari.

Baca: Laga Seru Liga Inggris Pekan 29, 2 Derby Ramaikan Jadwal Pertandingan Minggu Ini di RCTI & beINSport

Baca: Deretan Aksi Mencekam 4 Jenderal TNI di Satuan Kopassus, Jalani Misi Berbahaya dan Menegangkan

Baca: Ini Jawaban Natasha Wilona Saat Akan Dibelikan Mobil Lamborghini Asalkan Mau Dikawini Hotman Paris

Saat ditanya mengenai potensi carbon yang dihasilkan hutan Jambi, Bastari meyebutkan saat ini sedang dihitung dan akan disepakati bersama Bappenas, Kementrian LHK, Bappeda, dan Dinas Kehutanan.

"Sebenarnya sudah ada datanya. Tapikan Bappenas ada hitungannya sendiri, Kementrian LHK pun seperti itu, ini yang mau kita gabungkan dengan penilaian mereka. Jadi ketika sudah sepakat angkaya, sudah ditandatangni, baru proyek ini akan jalan," pungkasnya.(*)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved