Caleg Kucing-kucingan dengan Panwascam, Habis Dibongkar Langsung Dipasang Lagi

Maka dari itu mereka tetap akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pemasangan APK dan APS secara liar tersebut.

Caleg Kucing-kucingan dengan Panwascam, Habis Dibongkar Langsung Dipasang Lagi
tribunjambi/andika arnoldy
Bawaslu kota Jambi bersama pemerintah menurunkan paksa alat peraga kampanye (APK), Rabu (10/10/2018). 

JAMBI, TRIBUN- Panwaslu Kecamatan Danau Sipin beberapa kali menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) liar dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang dipasang bukan pada tempatnya. Seperti pada pohon dan tiang listrik serta bukan pada zonasi yang diizinkan KPU.

Namun, upaya penertiban itu dinilai tidak optimal, karena Caleg terlihat kucing-kucingan dengan penyelenggara, karena seusai mereka melakukan penertiban, APK atau APS lain dipasang lagi oleh Caleg pada tempat yang sama.

Baharudin Daeng Amjah, Ketua Panwaslu Danau Sipin kepada Tribun Senin (25/2) mengungkapkan hal itu. Diakuinya apa yang sudah mereka lakukan menjadi kurang efektif.

"Kami sudah banyak melakukan penertiban APK atau APS liar yang tidak pada tempatnya. Tapi tak lama setelah itu, ada lagi yang masaang pada tempat yang sama," ungkap Baharuddin.

Baharuddin sendiri mengungkap tidak bisa langsung melakukan tindakan atau eksekusi APK dan APS yang melanggar. Secara administratif mereka harus melakukan kajian dan memberikan peringatan kepada partai dari caleg tersebut.

Namun, kenyataanya, pihak Panwaslu kecamatan banyak tidak mengetahui di mana kantor pengurus daerah atau kecamatan dari masing-masing partai, hal itu juga menjadi hambatan bagi mereka.

"Kami sudah lakukan kajian dan temukan pelanggarannya. Tetapi ketika ingin menyurati dan memberikan teguran serta peringatan, kesulitan untuk mencari alamat kantor partainya,"keluh Baharuddin.

Maka dari itu mereka tetap akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pemasangan APK dan APS secara liar tersebut.

Lanjut Baharuddin, APS dan APK memiliki pedoman dan aturan yang berbeda, di mana APK memang resmi diberikan oleh KPU. Namun, banyak juga caleg yang dibolehkan membuat APS tapi dengan melengkapi semua unsur APK-nya. Sehingga, pihak Panwaslu Kecamatan juga bimbang untuk menindak bila ternyata pemasangannya sudah sesuai zonasi.

"Dalam APS itu tidak boleh memasang semua unsur dalam APK. Tetapi ada caleg yang sama persis dengan APK tapi dalam bentuk APS. Ini kami harus sering-sering berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Jambi sebelum mengambil tindakan,"ujar Baharuddin.

Maka dari itu, Baharuddin mengatakan pemasangan APS dan APK selama dalam zona yang ditentukan dan bentuk serta ukuran sesuai ketentuan, pihaknya tidak akan menertibkan. Tetapi bila ada unsur yang melanggar, mereka akan tetap melakukan penertiban. (dun)

Editor: awang
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved