Bawaslu Jateng Nyatakan Ganjar Dan 31 Kepala Daerah Melanggar Aturan ASN

Pelanggaran yang dilakukan bukan terkait dengan kampanye melainkan pelanggaran terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara.

Bawaslu Jateng Nyatakan Ganjar Dan 31 Kepala Daerah Melanggar Aturan ASN
Instagram/Ganjar Pranowo
Ketua KAGAMA Ganjar Pranowo Ngevlog di Tribun Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM- Sebanyak 31 kepala daerah di Jawa Tengah dinyatakan melanggar aturan.

Ini menyusul dengan adanya keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) tentang adanya deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah.

Pelanggaran yang dilakukan bukan terkait dengan kampanye melainkan pelanggaran terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara.

Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca: UPDATE! Harga HP Samsung Februari 2019, dari J Series Sampai ke Galaxy S9 dan Spesifikasinya

Baca: Review Gadget: Digital Canon PowerShot SX70 HS, Kamera Super Zoom 65 X, Cocok Untuk Foto Kuliner

Baca: Cewek Lagi di Ranjang, Tiga Oknum Polisi Polda Sulsel dan Seorang Wanita Ditangkap Pesta Sabu

"Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda," kata Rofiuddin saat dihubungi, Sabtu (23/2/2019).

Rofiuddin mengatakan, sebagai kepala daerah, Ganjar dan 31 kepala daerah lain seharusnya menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat.

Rofiuddin menyebut jabatan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.

Mantan Anggota Komisi II DPR yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3/2017). Selain Ganjar, anggota DPR Agun Gunandjar dan Gubernur BI Agus Martowardojo juga menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
Mantan Anggota Komisi II DPR yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/3/2017). Selain Ganjar, anggota DPR Agun Gunandjar dan Gubernur BI Agus Martowardojo juga menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

"Nama jabatan kepala daerah tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok," katanya.

Bawaslu telah memeriksa 38 orang yang terlibat dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019, itu.

Ke-38 orang tersebut meliputi dua pelapor, pihak hotel, dan 35 kepala daerah.

Halaman
1234
Editor: andika arnoldy
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved