Tim Pemenangan Capres Bayar Mahal Jasa Buzzer, Diberi Target Membuat Trending Topics

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pada Pilpres dan Pileg 2019, peran serta buzzer tidak bisa dipandang sebelah mata.

Para buzzer memainkan beragam isu di media sosial yang bisa mempengaruhi opini publik.

Buzzer dalam bahasa Inggris berarti lonceng atau alarm.

Di Indonesia mempunyai arti kentongan, alat tradisional digunakan untuk mengumpulkan warga pada saat terdapat pengumuman atau berita penting, seperti bencana.

Pada media sosial, buzzer disebut sebagai orang yang memanfaatkan akun media sosial menyebarluaskan informasi, atau berpromosi produk, jasa, kegiatan, bahkan orang atau organisasi.

Baca: Buzzer Hoaks Pilpres Bergaji Rp 100 Juta, Donatur Bersedia Sumbang Rp 2 Miliar - Berita Eksklusif

Baca: Menguak Buzzer Hoaks Pilpres, Donatur Bersedia Sumbang Hingga Milyaran, Bagaimana Cara Kerjanya?

Buzzer yang memiliki banyak teman atau pengikut (follower) akun medsos, mampu mempengaruhi follower sesuai informasi yang dia sebar, maka dia disebut influencer.

Buzzer akan berpromosi secara terus-menerus melalui akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, tulisan (mikroblog) hingga video blog (vlog).

Buzzer biasanya mempunyai tarif, bukan gratisan. Semakin banyak followernya atau bisa juga influence dan engagementnya bagus, bisa kian mahal harganya.

Terkait tahun politik, para buzzer banyak menerima tawaran politik. Misalnya mempromosikan dan mendukung capres 01 atau capres 02, atau partai politik, atau calon legislatif.

Maraknya buzzer politik yang muncul belakangan ini menyebabkan istilah buzzer seakan-akan berkonotasi negatif. Padahal tidak demikian adanya. Buzzer juga banyak yang berperan positif.

Baca: VIDEO VIRAL - Piton Nekad Tangkap Burung Dari Atas Antena Televisi

Baca: Malam Munajat 212 Neno Warisman Berurai Air Mata Baca Puisi, TKN Sesalkan Acara Bertendensi Politik

Andi, seorang buzzer profesional yang mendapat order pada pilpres 2019 saat ditemui Tribun menuturkan, pemain buzzer umumnya melanjutkan pekerjaan sejak Pilgub DKI Jakarta tujuh tahun silam.

"Semuanya orang lama dari Pilkada Jakarta 2012. Sekarang, mereka ikut lagi dengan mendukung pasangan yang berbeda-beda," ucap Andi.

Pria yang terlihat memelihara jenggot itu mengatakan saat ini bekerja di salah satu tim pemenangan.

Ia enggan menyebut capres yang didukung. Namun dia menjelaskan, akun-akun politik sering menyertakan medsosnya dalam perdebatan.

Ruli, koordinator tim Buzzer dari tim pemenangan satu calon presiden, mengaku cukup kerepotan menghadapi militansi buzzer dari salah satu partai politik pengusung pasangan calonnya.

Seringkali buzzer dari parpol tersebut, tidak menempuh tabbayun atau cek dan ricek mengenai konten yang disebar.

"Ya gitu. Militansi yang lebih sering merepotkan. Mereka jarang ngecek soalnya," kata Ruli.

Baca: Terungkap, Alasan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik St Paulus Ledalero Tolak Kedatangan Sandiaga Uno

Baca: Penyelundupan Satwa Monyet Emas, Cendrawasih, Kakak Tua Berhasil Digagalkan Polres Tanjabtim

Buzzer militan tersebut, biasanya menyebarkan konten secara sporadis. Kontennya menjelekkan kubu lawan, apapun bentuknya.

Saat didebat kubu lawan, Buzzer militan itu keluar dari isu yang sebelumnya ia jabarkan.

Ia pun menyadari hal tersebut dan menjadi kritik kepada tim pemenangannya karena ada tuduhan hoaks dari kubu lawan.

"Pokoknya jelek aja. Tapi, kalau lagi menyebarkan yang kita mau, mereka sangat membantu," ucap Ruli.

Tim pemenangan yang diikutinya, menyewa buzzer profesional untuk berperang di pertarungan udara selama Pilpres 2019.

"Ada. Kita sudah bayar di awal. Jadi, sekarang tidak ada bayar-bayar lagi," jelasnya.

Buzzer profesional ini diberi target untuk membuat trending topics di beberapa isu yang menarik dan cukup berat.

Mereka, juga memiliki target untuk menyebarkan ribuan cuitan Twitter atau share medsos via Facebook atau instagram setiap harinya.

Seluruh akun yang terdaftar dalam tim profesional itu, akan diawasinya dan koordinator lainnya.

"Kalau yang profesional ada targetnya masing-masing. Tapi, kalau dari partai politik, beda soalnya mereka juga harus menyebarkan konten yang diminta dari partai. Saya tidak terlalu terlibat kalau di sana," urainya.