Banyak Kades, PNS dan Kepsek Dilaporkan, Ini Alasan Tim Saber Pungli Muarojambi Tak Juga Bertindak

Tim saber pungli Muarojambi sudah menerima puluhan laporan dan pengaduan dari masyarakat selama tahun 2018. Namun penindakan belum pernah dilakukan.

Banyak Kades, PNS dan Kepsek Dilaporkan, Ini Alasan Tim Saber Pungli Muarojambi Tak Juga Bertindak
Tribunjambi/Samsul Bahri
Wakapolres Muarojambi, Kompol Wirmanto yang juga ketua tim saber pungli Kabupaten Muarojambi. 

Lebih lanjut disampaikan olehnya bahwa dengan adanya laporan penyimpangan penggunaan dana desa, jangan sampai membuat para kepala desa takut melakukan penyerapan anggaran.

"Takut dilaporkan warganya. Padahal, apa yang dilakukan sudah sesuai juknis dan aturan yang berlaku. Makanya perlu penjelasan dan sosialisasi di tingkat desa. Bila ada penyimpangan, itulah yang nanti diperiksa," sebutnya.

Baca: Harga Tiket Garuda Indonesia Group Turun Mulai Hari Ini, Cek Rutenya

Baca: VIDEO: Jadwal Liga Inggris Pekan ke 27, Menanti Big Match MU vs Liverpool

Baca: Yamaha V-Ixion & Byson Rp 10 Jutaan? Ini Plus Minus-nya dan Komponen yang Harus Segera Diganti!

Baca: Gubernur Baru Dilantik, Mahasiswa Unjuk Rasa, Tuntut Fachrori Ciptakan Pemerintahan Bebas Korupsi

Baca: Jalan Poros Kecamatan Air Hitam Rusak Parah, Puluhan Truk Terjebak Lumpur

"Bila akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan secara baik itulah yang benar. dana desa bukanlah program kades melainkan program pusat untuk bangun desa yang sudah mempunyai aturan yang jelas. Tidak boleh disimpangkan," sambungnya.

Wirmanto juga menyebutkan penggolangan jenis Pungli antara lain penggunaan dana desa, retribusi tidak sesuai ketentuan, kompensasi pembayaran bantuan dari pemerintah, juga biaya lain di luar retribusi resmi.

Modus operasi tindak pidana korupsi dalam kategori Pungli, kata Wakapolres antara lain pemotongan dana desa saat pencairan, memungut biaya di tempat yang seharusnya tidak ada biaya, memungut biaya melebihi biaya yang ditentukan, juga memungut biaya dengan tidak disertai bukti pembayaran.

"Sedangkan pelakunya, dari laporan dan pengaduan yang masuk ada kepala desa maupun PNS. Juga kepala sekolah. Kita juga punya target tahun 2019," pungkasnya.

Penulis: syamsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved