Kabar Gembira, Pemkab Tanjab Barat Buka Rekrutmen PPPK, Simak Syarat dan Ketentuannya

Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk 132 orang.

Kabar Gembira, Pemkab Tanjab Barat Buka Rekrutmen PPPK, Simak Syarat dan Ketentuannya
Tribunjambi/Darwin
Encep Jarkasih, Kepala BKPSDM Tanjab Barat 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk 132 orang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari Encep Jarkasih, Kepala BKPSDM Tanjab Barat menyampaikan Pemkab Tanjab Barat saat ini sedang melakukan proses perekrutan pegawai P3K.

Proses yang sedang berjalan, saat ini pihaknya sedang mengusulkan kembali ke Kemenpan-RB untuk jumlah penerimaan formasi tersebut. Sebab jumlah tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh kementerian.

"Kita sedang mengusulkan formasi yang diusulkan Bupati untuk ditetapkan melalui keputusan Kemenpan-RB, karena ada keterlambatan surat yang kita terima," ujarnya.

Baca: Dipanggil KPK, Cornelis Buston Dicecar 30 Pertanyaan

Baca: VIDEO: Menolak Berhubungan Intim, PSK di Merangin Tewas Ditusuk Pria Hidung Belang

Baca: Cegah Prostitusi Masuk Muarojambi, Bupati Masnah Akan Segera Tetapkan Perda Prostitusi

Baca: Warga Puri Mayang Digerebek Gara-gara Jualan Gas Melon, Purwanto: Saya Tidak Cari Kaya

Dikatakan Encep, untuk jadwal pengadaan P3K tahap pertama sendiri pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 8-16 Februari 2018. Namun, PPPK tahap pertama belum terbuka untuk masyarakat umum, karena dikhususkan untuk eks K2 atau honorer.

"Tahap pertama yang boleh mendaftar adalah eks K2. jadi kita belum membuka untuk umum, jadi hanya eks k2 kategori honor kategori dua," terangnya.

Sementara untuk tahap selanjutnya, Encep menerangkan untuk kualifikasi dari tenaga teknis lainnya dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Adapun untuk rekrutmen PPPK 2019 Pemkab mengusulkan penerimaan sebanyak 132 formasi dengan rincian 122 untuk tenaga pendidik atau guru dan penyuluh pertanian sebanyak 10 formasi.

"Adapun salah satu syarat formasi tenaga pendidik yaitu tamatan Sarjana (S1) sementara Penyuluh pertanian minimal SMK sederajat, sedangkan untuk tenaga kesehatan kita tidak mengusulkan," pungkasnya.

Sementara untuk pembiayaan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Artinya tidak bisa dalam tahun anggaran yang berjalan sekarang, dikarenakan APBD TA 2019 sudah ditetapkan.

Dia menyebutkan kemungkinan gaji bersangkutan akan dibayarkan setelah dianggarkan dalam APBD selanjutnya, seperti APBD perubahan atau APBD 2020.

Baca: Diduga Menyimpang, MUI Tanjab Timur Hentikan Aktivitas Perguruan Tapak Wali

Baca: 100 Ribu Lebih Warga Jambi Belum Rekam e-KTP, Kabupaten Sarolangun Terbanyak

Baca: Chumaidi Zaidi Tertawa Usai Diperiksa KPK, Ternyata Ini Penyebabnya

Baca: Ratusan Siswa di Bungo Putus Sekolah, Bukan Karena Biaya, Ini Penyebabnya

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved