Sosok Ini Jadi Pembisik Jokowi yang Sarankan Jenderal TNI Tanpa Jabatan Diusulkan Masuk Kementerian

Rencana pemerintah menempatkan ratusan perwira tinggi TNI berpangkat jenderal dan kolonel di lingkungan lembaga dan kementerian sipil mendapat kritik

Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan
Presiden Joko Widodo menumpang jip tempur saat mendatangi Rapim TNI/Polri di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018). 

"Jangan sampai efektivitas tersebut tidak ada dan hanya dijadikan tempat untuk menunggu waktu penempatan bagi para perwira yang pada akhirnya nanti malah 'magabut' (makan gaji buta)," tambah dia.

Dengan wacana merevisi UU TNI khususnya terkait dengan Pasal 47, Arif melihat ada yang salah dalam proses manajemen internal di Institusi TNI khususnya yang terkait dengan promosi dan kepangkatan.

Menurut dia, yang seharusnya dibenahi oleh institusi TNI adalah mengenai mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses promosi dan kenikan pangkat.

"Jangan orang yang tidak mampu atau memiliki latar belakang kasus pelanggaran HAM misalnya justru diangkat dan dipromosikan," kata dia.

Arif juga meyakini rencana ini akan menghambat jenjang karier di kementerian/lembaga yang nanti bakal diisi oleh para perwira menegah dan tinggi TNI.

Baca Juga:

Lulus Tes CPNS, Dokter Ahli di Kota Jambi Ini Justru Pilih Mundur, Ternyata Ini Alasannya

Hadiri Peringatan HPN, Fachrori Ajak Insan Pers Perangi Hoax

Intelijen Kopassus Sering Gunakan Nama Wanita sebagai Sandi: Operasi Tim Nanggala 2 di Timtim

Rencana ini juga akan mengganggu semangat TNI yang profesional, modern dan tunduk pada prinsip demokrasi.

"Poin terakhir bahwa wacana tersebut justru bertentangan dengan aturan dan semangat profesionalisme TNI sebagaimana yang diatur dalam UU TNI Pasal 2," ujar Arif.

Terbaru Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga negara.

Luhut mengaku menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai rencana penempatan perwira TNI di kementerian dan lembaga.

Menurut Luhut, Jokowi setuju agar rencana itu dikaji dan dicarikan payung hukumnya.

Halaman
1234
Editor: ekoprasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved