Sengkarut Kenaikan Tarif PDAM Tirta Mayang, Dewan Ancam Gunakan Hak Politik Jika

DPRD Kota Jambi akan menggunakan hak politiknya jika rekomendasi untuk merevisi tarif dan Perwal tidak segera dilaksanakan.

Sengkarut Kenaikan Tarif PDAM Tirta Mayang, Dewan Ancam Gunakan Hak Politik Jika
plus.google
ilustrasi air ledeng 

Laporan wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Pansus kenaikan tarif air minum PDAM Tirta Mayang Kota Jambi kembali menggelar hearing, Rabu, (6/2). Dalam hearing tersebut dihadiri oleh jajaran direksi PDAM dewan pengawas dan Sekda Kota Jambi.

Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Kenaikan Tarif Air Minum PDAM, Paul Andre. Suasana hearing semakin memanas setelah jajaran direksi PDAM tidak mampu menjawab pertanyaan dari anggota pansus. Selain tak mampu menjawab dasar hukum tersebut, pihak PDAM juga tidak mampu menunjukkan dokumen administrasi atau notulensi yang berkaitan dengan proses kenaikan tarif tersebut.

"Kami deadline sampai besok (hari ini, red). Kami akan menilai betul atau tidak secara administrasi dalam menetapkan kenaikan tarif tersebut," katanya.

Baca: Pemkot Jambi Akan Perbaiki Drainase Sepanjang 30 Kilometer, 7 Kecamatan Ini Jadi Prioritas

Baca: Pondok Sepoer, Kenikmatan Bersantap di Atas Kolam Ikan, Menunya Cuma Rp 17 Ribu per Paket

Baca: Tak Hanya Rusak Motor, Pria yang Videonya Viral Mengamuk Tak Terima Ditilang Nekat Bakar STNK

Baca: 10 Ribu Jaringan Gas Rumah Tangga Akan Dibangun di Muarojambi, Lakasinya di Tiga Kecamatan Ini

Baca: Kepercayaan Masyarakat Pada Polda Jambi Meningkat, Nilainya 82,06 Persen

Paul Andre mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar penjelasan jajaran direksi PDAM mengenai dasar hukum kenaikan tarif. Dari penjelasan tersebut dirinya mengambil kesimpulan bahwa proses terbentuknya perwal jauh dari kata sempurna, selain itu PDAM juga tidak konsisten dalam menjalankan Perwal tersebut.

"Di dalam perwal itu pasal 6 ayat 2 jelas disebutkan bahwa kenaikan tarif itu hanya 7 persen, sekarang kenaikan 100 persen. Kami tanya dasar hukumnya mereka tak bisa jelaskan," kata Paul.

Padahal kata Paul, Perda tersebut diusulkan oleh PDAM dan bukan merupakan hak inisiatif DPRD Kota Jambi.

Oleh karena itu politisi partai Demokrat tersebut menilai bahwa PDAM melanggar hukum, karena tidak ada dasar hukum yang menjadi acuan dalam kenaikan tarif 100 persen tersebut.

Paul menambahkan DPRD Kota Jambi akan menggunakan hak politiknya jika rekomendasi untuk merevisi tarif dan Perwal tidak segera dilaksanakan.

"Kami akan menggunakan hak politik kami, apakah itu hak interpelasi atau lainnya. Tapi tentu kami harus menyelesaikan dulu tugas pansus," katanya.

Halaman
123
Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved