Pastikan Jumlah DPK dan DPTb, KPU Batanghari Koordinasikan Soal Pekerja dengan Disnakertrans

Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batanghari berkoordinasi soal tenaga kerja dengan Pemkab Batanghari dan Disnakertrans.

Laporan wartawan Tribun Jambi Hendri Dunan Naris

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batanghari berkoordinasi soal tenaga kerja dengan Pemkab Batanghari dan Disnakertrans.

Di tengah upaya pihak KPU melakukan pemantapan data daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) di Batanghari, mereka berkoodinasi dengan Pemkab dan dinas terkait.

A. Kadir, Ketua KPU Batanghari usai menghadiri acara di KPU Provinsi Jambi mengungkapkan, bila mereka sudah berkoordinasi. Dimana, pemerintah mendukung upaya pihak KPU untuk memantapkan data DPK dan DPTb bagi pekerja di Batanghari.

"Kami sudah melakukan rakor dengan Pemkab dan Disnakertrans. Kami berharap semakin memantapkan data DPK dan DPTb yang disusun," ungkap A.Kadir.

Baca: Awalnya Dikira Boneka Ternyata Jasad Bayi, Kondisinya Mengenaskan Sebagian Tubuhnya Dimakan Ikan

Baca: Pelaku Penganiaya Dua Petugas KPK di Hotel Borobudur, Diduga Oknum Kepala Daerah, Ini Kronologinya

Baca: Masa Aktif Habis, Kesbangpol Batanghari Akan Surati 8 Lembaga dan Organisasi Ini

Baca: Kronologi Dua Pegawai KPK Dianiaya Saat Bertugas, Jubir KPK Ungkap Korban Harus Dioperasi

Baca: Heboh, Jasad Bayi Ditemukan Warga Hanyut di Dam Sungai Suban, Kondisinya Tidak Utuh Lagi

A. Kadir mengungkapkan bila berdasarkan data dari pihak Disnakertrans bahwa perusahaan yang banyak di Batanghari adalah perusahaan sawit. Lalu ada perusahaan karet yang juga besar. Sisanya ada perusahaan pertambangan dan lain sebagainya.

"Data perusahaan yang banyak di Batanghari adalah perusahaan perkebunan sawit," kata Kadir.

Tidak hanya melakukan pendataan pekerja. Pihak KPU juga ingin memastikan bahwa para pekerja tersebut masuk dalam DPT. Baik yang bersifat KTP Batanghari maupun KTP luar Batanghari.

"Kalau mereka memiliki KTP tapi belum terdaftar dalam DPT, maka kita masukan dalam DPK. Tapi kalau sudah ada dalam DPT dan bersedia pindah milih maka kita masukan dalam data DPTb," ucap A.Kadir.

Bila langkah KPU tersebut selesai. Maka mereka hanya tinggal menunggu apakah akan ada keputusan Presiden agar pada saat pemilihan di Bulan April 2019 mereka libur kerja. Sehingga tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved