Breaking News:

Diaudit BPK, Maulana Ingin Kota Jambi Dapat WTP

Maulana berharap, hasil dari pemeriksaan BPK April mendatang, Kota Jambi dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Tribunjambi/Rohmayana
Wakil Walikota Jambi, Maulana bersama tim dari BPK RI perwakilan Provinsi Jambi 

Laporan wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Audit Pendahuluan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018. BPK RI menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkot Jambi, Kamis (31/1). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Wakil Walikota Jambi, Maulana mengatakan, berdasarkan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehingga untuk memenuhi pasal tersebut, syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yaitu laporan kinerja telah diperiksa/diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sebagai langkah percepatan maka dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Semester I Tahun Anggaran 2018," kata Maulana.

Melalui pertemuan ini dirinya menekankan, agar seluruh Kepala OPD uselalu kooperatif mengumpulkan bahan pada proses audit dari Tim BPK. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama.

Selanjutnya kepada tim pemeriksa, Maulana menyampaikan permohonan apabila selama dalam proses audit, mulai entry meeting, exit meeting sampai dengan penyerahan hasil audit
terdapat tanggapan yang tidak berkenan.

"Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila selama proses pemeriksaan banyak yang tidak berkenan," katanya.

Baca: Gardu Listrik Rusak, Dua Hari Air PDAM di Mendalo Mati, Warga Kebingungan

Baca: Sidang Perdana Kasus Kredit Fiktif Pegawai Bank Mandiri KCP Tebo Ditunda

Baca: Satu Sel 25 Orang, Kalapas Kuala Tungkal Ketar-ketir Terjadi Kerusuhan

Baca: Tunggakan Pajak Kendaraan di Tanjab Timur Capai Rp 23 Miliar, Tiga Kecamatan Ini Paling Bandel

Baca: Kembangkan Wisata, Bupati Merangin Berencana Buka Jalan di TNKS dan Hutan Produksi

Menurutnya pemeriksaan ini diberikan waktu enam bulan. Maulan juga meminta kepada kepala OPD agar menyerahkan apa saja data yang diminta oleh BPK.

"Supaya pemeriksaan berjalan baik dan lancar," ujarnya.

Maulana berharap, hasil dari pemeriksaan BPK April mendatang, Kota Jambi dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). 

"Kita juga sudah siapkan untuk penggunaan akses internet yang lancar," katanya.

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved