Beginilah Kondisi LSM dan OKP di Sarolangun, Sebaiknya Segera Lapor ke Kesbangpol

Jumlah itu terdiri dari 13 organisasi kemasyarakatan, 41 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 30 organisasi kepemudaan (OKP).

Beginilah Kondisi LSM dan OKP di Sarolangun, Sebaiknya Segera Lapor ke Kesbangpol
Tribun Jambi/Wahyu Herliyanto
Kasi Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Kabupaten Sarolangun, Dodi Sartono. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sarolangun mencatat ada 84 organisasi kemasyarakat ada di Kabupaten Sarolangun.

Jumlah itu terdiri dari 13 organisasi kemasyarakatan, 41 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 30 organisasi kepemudaan (OKP).

Kasi Hubungan Antar Lembaga Dodi Sartono mengatakan agar ormas tersebut untuk melakukan pengajuan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai dengan Permendagri Nomor 57/2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

"Bagi LSM dan ormas yang tidak ada SKT dari Kemendagri, segerakan buat SKT-nya dengan melengkapi syarat yang telah ditentukan. Begitu juga yang tidak punya HU dari Kemenkumham," katanya.

Kata dia, organisasi kemasyarakat ini terbagi dua, yakni ormas yang berbadan hukum yang wajib terdaftar di Kemenkumham, dan ormas yang tidak berbadan hukum, yang cukup hanya terdaftar di Kemendagri.

"Kalau berbadan hukum tidak perlu lagi SKT karena sudah ada HU dari Kemenkumham," katanya.

Dodi juga menjelaskan untuk mengurus pengajuan SKT dari Kemendagri tersebut, bisa langsung datang ke kantor Kesbangpol agar segera dilakukan proses pengajuan permohonan SKT tersebut.

Dan bagi yang ormas yang berbadan hukum, cukup menyerahkan keabsahan dokumen untuk dibuat keterangan laporan dari Kesbangpol.

"Tujuannya agar ormas ini memang diakui dan bukan ilegal. Bisa melalui online, keabsahan dokumen di upload untuk mengeluarkan SKT dari Kemendagri setelah dilakukan proses. Sebab, jika tak ada SKT Kemendagri atau HU Kemenkumham, bisa saja kegiatan ormas tersebut dibubarkan," katanya.

Ia juga menyebutkan berdasarkan Permendagri Nomor 57/2017 tersebut Kesbangpol tidak bisa melakukan pembekuan terhadap ormas yang tidak punya SKT, sebab itu kewenangan langsung oleh Kemendagri.

Katanya semakin banyak ormas/LSM di Sarolangun, semakin bagus karena itu merupakan salah satu indikator peningkatan indeks demokrasi indonesia.

Hanya saja, dia meminta LSM ikut aturan sesuai yang ada di AD/ART dan bekerja sesuai dengan bidang.

"Yang bisa membekukan itu Kemendagri sebab dalam Permendagri itu disebut LSM yang tidak punya SKT tidak boleh dikeluarkan oleh kesbangpol, itu dikeluarkan Kemendagri. Kita tidak memperhambat, justru itu bukan memperhambat jadi keberadaan ormas, LSM ini terkoordinir dan memang ada buka ilegal. Tapi kalau sudah diterapkan sistem tersebut," katanya.

 Aksi Kolonel Misterius Ahli Penyamaran Tingkat Tinggi, Zulkifli Lubis Cikal Bakal Intelijen

 Beraksi Pakai Karung Basah, Polisi Cilik TK Kemala Bhayangkari 33 Belajar Pemadaman Api

 Aksi Sadis Ibu Kandung, Pukul Anak SD Pakai Cangkul dan Sayat Pakai Pisau, Lalu Dilarang Sekolah

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved