Dilema Perekrutan PPPK, Ribuan Honorer di Sarolangun, Terancam Dirumahkan

"Ini yang menjadi perdebatan, ini kan dilema apalagi Sarolangun menjadi masalah besar. Ada 4 ribuan honorer, khusus medis dan guru," ungkapnya.

Dilema Perekrutan PPPK, Ribuan Honorer di Sarolangun, Terancam Dirumahkan
tribunjambi
honorer

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Jadwal pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) mulai memiliki titik terang, perekrutan itu rencananya akan digelar bulan Pebruari mendatang.

Kepala BKPSDM kabupaten Sarolangun, Waldi Bakri mengatakan, perekrutan PPPK, sesuai arahan Menpan dan pemerintah pusat akan merekrut pada Pebruari mendatang. Namun, ia mengaku bahwa pada saat rapat mengenai itu di Menpan, rapat tidak memenuhi kuorum dan belum ada kesepakatan.

"Kami masih menunggu arahan selanjutnya," sebut Waldi, Jumat (25/1/2019).

Baca: Sandiaga Beri Respon Soal Kebebasan Ahok dari Penjara, Hingga Bukti BTP Tak Pilih Jokowi & Prabowo

Baca: Kembangkan Penanaman Kopi ke Kelompok Tani, Pemkab Kerinci Juga Siapkan Bibit Kopi untuk Perorangan

Baca: Raih Suara Terbanyak, Nazarman Kembali Pimpin Forwam

Waldi menjelaskan, dalam aturan untuk melaksanakan PPPK dengan gaji yang sama dengan PNS masih dibicarakan. Sementara untuk merekrutnya dengan anggaran saat ini, masing-masing daerah belum ada, kemudian proses perekrutan diserahkan ke pemerintah daerah.

Kemudian, ada sanksi terhadap daerah yang apabila setelah melakukan perekrutan PPPK, tapi masih melakukan pembayaran atau penerimaan honorer.

"Ini yang menjadi perdebatan, ini kan dilema apalagi Sarolangun menjadi masalah besar. Ada 4 ribuan honorer, khusus medis dan guru," ungkapnya.

Baca: Mulai 1 Januari 2019, Pengguna 27 Ponsel Jenis Ini Tak Bisa Gunakan Aplikasi WhatsApp!

Baca: Biar Merasakan Berkeringat Seperti Petani Karet di Jambi, Sandiaga Uno Ikut Nyadap Pohon Karet

Baca: Apakah Karena Turun Tahta Raja Malaysia Sultan Muhammad V Cerai Oksana Voevodina Ratu Kecantikan?

Jika melihat persyararatan untuk proses PPPK kata dia, sesuai peraturan Menpan, dan merujuk Undang-undang Kementrian, seperti guru, memang mereka harus lulusan Strata 1 (S1). Sedangkan pegawai kontrak Sarolangun sebut Waldi, rerata lulusan SMA khusunya guru.

"Berarti dia tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi karena belum S1," tuturnya.

Tidak menutup kemungkinan, kalau melihat kondisi tersebut, ribuan pegawai kontrak Sarolangun akan terancam dirumahkan.

"Apabila bupati melakukan itu, akan kena sanksi dalam bentuk administrasi," terang Waldi. (*)

Baca: Bandar Narkoba di Desa Lambur Luar Ini, tak Berkutik Saat Diringkus Dirumahnya

Baca: WhatsApp Blokir Nomor Dengan Ciri-ciri Seperti Ini, Selamanya! Ini Cara Menghindarinya

Baca: Berhati-hati Terima Pesan Berantai Ulang Tahun WhatsApp Bagi-bagi Kuota 35 GB, Karena Berita Hoaks

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved