TPP ASN Pemkot Jambi Hingga Rp 12 Juta, Tak Ada Lagi Istilah Lahan Kering dan Lahan Basah

Mulai 2019, Pemkot Jambi akan memberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada para ASN.

TPP ASN Pemkot Jambi Hingga Rp 12 Juta, Tak Ada Lagi Istilah Lahan Kering dan Lahan Basah
TRIBUNJAMBI/ROHMAYANA
Wali Kota Jambi Syarif Fasha 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Mulai 2019, Pemkot Jambi akan memberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada para ASN. Namun dengan ketentuan semua honor kegiatan akan dihapuskan.

Bahkan nominal TPP ini untuk tingkat eselon II bisa mencapai Rp 12 Juta per bulan. Menurut Walikota Jambi Syarif Fasha, ini merupakan intruksi dari Kasubgah KPK untuk meningkatkan kinerja pegawai serta meminimalis tingkat korupsi.

Menanggapi hal tersebut Ardi Kadis DLH kota Jambi selaku eselon II mengatakan bersyukur dengan adanya TPP, meski honor kegiatan dihapuskan.

"Kalau nilainya flat setiap bulan justru lebih baik, karena tunjangan yang ada bisa terkumpul. Kalau berdasarkan honor kegiatan kan, dapatnya sedikit-sedikit. Tapi tetap dihitung sesuai dengan kinerja yang kita lakukan," katanya.

Terkait rerata eselon II mendapat TPP hingga Rp 12 Juta dirinya mengatakan bahwa belum mendapat informasi tersebut.

"Tapi nanti katanya disesuaikan dengan beban kerja melalui analisis," katanya.

Hal senada juga disampaikan Fahmi Kepala DPMPTSP Kota Jambi, dia menyebutkan bahwa ini memang rekomendasi KPK bahwa honor memang ditiadakan sebagai gantinya menjadi TPP.

"Kemudian ketika perhitungan ada namanya analisis jabatan yang dihitung berdasarkan permenpan. Nanti Keluar TPP tapi nilainya bervariasi, tidak semua eselon sama nilai TPPnya, ada hitungan tunjangan tergantung beban kerja," katanya.

Menurutnya ada dua kewajiban yang harus dipenuhi pegawai. Diantaranya kewajiban tentang kedisiplinan, artinya pegawai harus rajin untuk melakukan absesensi kehadiran.

"Kalau tidak hadir dipotong, kalau terlambat juga dipotong. Sudah ada hitungannya. Kalau keluar kota dihitung perjalanan dinas maka dianggap kerja jadi tidak ada potongan, kalau keluar kota untuk liburan maka akan dipotong. Sudah ada aturannya dan sudah disusun dalam perwal," jelasnya.

Baca: Ini Kronologi OTT KPK Terhadap Bupati Mesuji, di Lokasi Tim Amankan Rp 1,28 Miliar dalam Kardus

Baca: Dinas Peternakan Bungo Suntik Kawin 4.500 Ekor Sapi

Baca: Pemkot Jambi Gelontorkan Rp 4,2 Miliar untuk KJC, Ini Besaran yang Akan Diterima Siswa SD dan SMP

Baca: Dua Pria Bertato Ini Bisu Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Baca: M.Yusuf Pejabat BKD Muarojambi yang Kena OTT CPNS Akan Disidang, Ini Jadwalnya

Kedua yakni dihitung berdasarkan e Kinerja. Jika rencana kerjanya tercapai dan sesuai dengan realisasi kinerja. Maka TPP nya tidak akan dipotong. Namun jika e kinerja sesuai realisasi kinerja tidak tercapai maka akan ada pengurangan.

"Dengan begini hitungan lebih jelas dan tidak ada lagi ketimpangan. Biasanya kan ada namanya lahan kering dan lahan basah di setiap OPD. Tapi dengan ini kinerja kita benar-benar dihitung," katanya.

Sementara itu, ketua DPRD Kota Jambi M Nasir mengatakan bahwa TPP sudah ada sejak 2018. Namun pada 2018 nilainya tetap, tapi tahun ini dihitung berdasarkan beban kerja, kinerja dan absen.

"Ini kan sesuai dengan saran KPK agar ada ketertiban keuangan, dan kemudahan dalam melakukan pengawasan yang berujung pda kinerja dan output diharapkan masyarakat," katanya.

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved