Desa Kota Dendang Terima Dana Desa Rp3,4 Milyar, Kadis: 'Jangan Sampai Dana Ini Buat Mata Gelap'

“Jangan sampai dana ini membuat kita gelap mata, dan akhirnya dapat menyeret kita kepusaran hukum,” imbuhnya.

Desa Kota Dendang Terima Dana Desa Rp3,4 Milyar, Kadis: 'Jangan Sampai Dana Ini Buat Mata Gelap'
tribunjambi/zulkifli
Kadis PMD Kabupaten Tanjabtim, Syafaruddin 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK – Dana yang akan dikelola aparatur desa di Kabupaten Tanjabtim, pada tahun ini berkisar Rp 1,5 milyar hingga Rp 3,4 milyar. Dana tersebut bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), PDRD, dan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Jambi.

Dari 73 desa yang ada di Kabupaten Tanjabtim, Desa Kota Dendang, Kecamatan Dendang, merupakan desa yang paling besar menerima alokasi, yakni sebesar Rp 3,4 milyar. Sementara desa yang paling kecil menerima alokasi, yakni Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, sebesar Rp 1,5 milyar.

“Dibanding tahun sebelumnya, alokasi dana yang dikelola desa mengalami peningkatan, ” ujar Kadis PMD Kabupaten Tanjabtim Syafaruddin, kepada Tribunjambi.com, Kamis (24/1/2019).

Baca: Ayah Vanessa Angel Murka dengan Kata-kata Tak Sopan Bibi, Jane Shalimar: Jangan Dipersulit

Baca: Update Ahok Bebas, Kalapas Cipinang Sanjung BTP, Seumur Hidup Saya Baru Ketemu Orang Seperti Ini

Baca: Oppo F11 Bakal Tiba di Indonesia, Yuk Ngintip Keunggulannya yang Masih Rahasia

Untuk Dana Desa (DD) misalnya terang Syafarudin, Kabupaten Tanjabtim tahun ini mendapat alokasi sebesar Rp 71 milyar lebih. Kemudian ditambah lagi ADD sebesar Rp75 milyar lebih. 

“Dua alokasi ini (DD dan ADD,red) yang mengalami peningkatan, kalau yang lainnya seperti PDRD dan Bankeu jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sementara untuk alokasi penggunaan dana yang akan dikelola desa tersebut menurut Syafarudin, milyaran dana itu secara garis besar realisasinya diperuntukan dua kegiatan, yakni kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

“Pembangunan misalnya seperti kegiatan fisik yakni pembangunan jalan atau jembatan, sedangkan pemperdayaan itu seperti BUMDes, dan pelatihan dan sebagainya,” paparnya.

Besarnya alokasi yang bakal dikelola desa, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan ekonomi khususnya di perdesaan. Syafarudin juga mewanti-wanti, agar kepala desa dalam mengelola setiap dana tersebut selalu berpedoman kepada juknis dan aturan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai dana ini membuat kita gelap mata, dan akhirnya dapat menyeret kita kepusaran hukum,” imbuhnya.

Baca: Lowongan Kerja 2019 - Indofood dan Unilever Buka Lowongan Lulusan D3 & S1, Syarat & Waktu Penerimaan

Baca: Polantas Tilang Mayjen TNI, Kapolda Turun Tangan Minta Maaf, Jawaban Poniman Saya yang Salah

Baca: Perampok Sumpal Mulut 2 Karyawan Supermarket dengan Popok Bayi, Kabel CCTV Diputus: Ini Kisahnya

Dari hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan PMD pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi dana yang dikelola desa tersebut secara garis besar tidak ditemukan masalah yang berarti.

“Setiap tahun kita selalu melakan Monev (monitoring dan evaluasi), dan secara garis besar tidak ada masalah yang berarti. Artinya realisasi penggunaan dana baik itu DD, ADD, PDRD, maupun Bankeu telah direalisasikan sesuai juknis dan aturan yang berlaku,” tandasnya.(*)

Baca: Raffi Ahmad Sebut Bayaran Sule Termahal saat Bikin FTV, Kalahkan Olga Syahputra dan Artis Terkenal

Baca: OTT KPK di Lampung, Bupati Mesuji Diamankan Bersama Barang Bukti Uang Rp 1 Miliar

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved