Breaking News:

Gara-gara Kader Partai, Caleg di Tanjab Barat Dibatalkan Jadi PNS

Caleg dari Partai Bulan Bintang Dapil Tanjabbar I nomor urut 3 gagal jadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tanjab Barat.

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Darwin Sijabat 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Calon legislatif (Caleg) yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Tanjab Barat Rahmayanti dari Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Tanjabbar I nomor urut 3 gagal jadi  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tanjab Barat.

Pasalnya, setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus sebagai CPNS, ditemukan pelanggaran saat melakukan pendaftaran. Rahmayanti diduga telah melakukan pembohongan dalam mengajukan persyaratan sebagai CPNS. Bahkan dirinya telah lebih dulu masuk dalam DCT.

Sekda Tanjab Barat Ambok Tuo yang juga merupakan ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) menyatakan, Rahmayanti digagalkan untuk diusulkan menjadi CPNS.

"Namanya Rahmayanti dia lulus sebagai CPNS. Kita gagalkan tidak kita siapkan sebagai usulan CPNS," ungkap Ambok Tuo.

Baca: Tak Bisa Kompromi, Satpol PP Kota Jambi Ancam Pengusaha Barang Bekas

Baca: Hilang Kendali Mobil Carry Tabrak Rumah di Bungo, Pemiliknya Keluar Kaget Lihat Rumahnya

Baca: KPU Beberkan Penyebab Partisipasi Pemilih di Jambi Melemah

Baca: Pertugas Gabungan Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Sabu di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal 

Baca: Gara-gara Buah Duku, Adik dan Kakak Ipar di Bungo Saling Bacok

Sekda mengakui pada saat pendaftaran Rahmayanti sudah melanggar. Hanya saja pada waktu itu belum ditemukan pelanggaran.

"Kendatipun dikemudian hari dia jadi PNS kemudian ditemukan hal yang melanggar, tetap dibatalkan. Dalam aturan sudah jelas menerangkan persyaratan dalam CPNS itu salah satunya tidak menjadi anggota partai politik," jelas Sekda.

Sekda menyebutkan, Rahmayanti telah melakukan pembohongan terhadap persayaratan yang disampaikan. Ada 185 orang yang diminta untuk mengusulkan berkas. Setelah diperiksa kembali dan berkoordinasi bersama KPU ditemukan ia (Rahmayanti) masuk dalam DCT.

"Jadi sesuai dengan aturan per BKN no 14 itu urutan kedua dari formasi penyuluhan kesehatan masyarakat yang kita usulkan," tandasnya.

Komisioner KPUD Tanjabbar, Muhammad Rum mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BKPSDM Tanjabbar untuk menyandingkan data, sehingga diketahui memang ada kesamaan data antara salah satu caleg dengan data peserta yang lulus CPNS.

Halaman
12
Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved