Per 1 April 2019, Siap-siap Pedagang Online Juga Bakal Dikenakan Pajak, Catat Ya

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Pemberlakuan Perpajakan atas Transaksi Pedagang melalui Sistem Elektronik terbit.

Per 1 April 2019, Siap-siap Pedagang Online Juga Bakal Dikenakan Pajak, Catat Ya
opera.com
Ilustrasi Berbelanja Online 

TRIBUNJAMBI.COM - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Pemberlakuan Perpajakan atas Transaksi Pedagang melalui Sistem Elektronik telah diterbitkan.

Beberapa aturan pokok dalam PMK ini berlaku pada pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui marketplace, penyedia platform market place, serta bagi e-commerce di luar Platform marketplace.

Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace, disebutkan bahwa mereka memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.

Bagi pedagang atau penyedia jasa yang belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku e-commerce, termasuk penyedia platform marketplace dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut sebelum efektif berlaku pada (1/4/2019).

Baca: Sedang Tanding! LINK LIVE Streaming Babak Kedua Tottenham Hotspur Vs Manchester United Liga Inggris

Baca: Hasil Sementara Babak Pertama Tottenham Hotspur Vs Manchester United Liga Inggris, Skor 0-1

Baca: Diluncurkan 2 Hari Lagi, Ini Kabar Terbaru Avanza dan Xenia 2019, dari Harga Hingga Bocoran Diskon

Baca: Mantan Mucikari Robby Abbas Sebut ada Artis Ternama yang Terlibat Prostitusi Pernah Hamil

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Sulselbartra Eko Pandoyo, Minggu (13/1/2019) menuturkan, PMK tersebut bertujuan memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

"Dalam aturan ini, tak ada penetapan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce," kata Eko.

Pengaturan hanya memuat tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

“Ini menegaskan equal treatment antara konvensional dengan e-commerce. Kedua, itu memberikan kejelasan atau kepastian hukum bagi para pelaku e-commerce, bagaimana perlakuan perpajakan bagi mereka,” katanya.

Direktorat Jenderal Pajak berjanji permudah pelayanan bagi pelaku e-commerce dalam melaksanakan kewajibannya, seperti mendaftarkan NPWP melalui platform.

Halaman
12
Editor: Leonardus Yoga Wijanarko
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved