Dapat Kucuran Rp 107 Miliar, Realisasi Serapan Anggaran Dana Desa di Muarojambi Terkendala Ini

Disampaikan Raden Najmi bahwa serapan anggaran dana desa tidak mencapai 100 persen karena ada beberapa kendala

Dapat Kucuran Rp 107 Miliar, Realisasi Serapan Anggaran Dana Desa di Muarojambi Terkendala Ini
TRIBUNJAMBI/ABDULLAH USMAN
Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muarojambi, Raden Najmi. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Samsul Bahri,

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Realisasi serapan anggaran dana desa di Kabupaten Muarojambi sudah mencapai 94 persen.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muarojambi, Raden Najmi.

Disampaikan Raden Najmi bahwa serapan anggaran dana desa tidak mencapai 100 persen karena ada beberapa kendala yang terjadi di tahun 2018 lalu.

Sehingga realisasi tersebut terhambat dan ada silfa dari tidak tercapainya realisasi tersebut.

“Alhamdulillah serapan anggaran dari dana desa di tahun 2018 itu outputnya 94 persen, sekarang tinggal finishing. Memang tidak mencapai 100 persen karena ada kendala pada saat realisasinya,”ujarnya, Jumat (11/1).

Baca: VIDEO: Terungkap Kenapa Pengantin Wanita Ini Menangis Minta Pulang Saat Resepsi, Tak Siap Dijodohkan

Baca: Berkas Revisi Visi-Misi Prabowo-Sandi Ditolak KPU, Ini Alasannya dan Tanggapan Kubu Prabowo

Baca: 12 Januari Citilink Hapus Layanan Bagasi Gratis Ikuti Lion Air, Begini Bocoran Ketentuannya

Baca: Warga Sempat Panik Dengar Suara Gemuruh dari Gunung Agung, Pos Pantau: Status Level III atau Siaga

Ia menjelaskan bahwa kendala tersebut yaitu adanya banjir yang merendam beberapa desa di Kabupaten Muarojambi.

Perlu diketahui bahwa dana desa yang digelontorkan oleh Kementerian Desa untuk tahun 2018 sebesar Rp 107 miliar.

“Kendala di lapangan itu banjir. Pada saat sebelum banjir itu mulai di kerjakan tapi saat pengerjaan banjir, kita minta tenaga teknis lapanagn bekerjasama dengan desa untuk menghitung. Kita hitung berapa dana yang sudah keluar dan yang belum itu berapa sudah kami perintahkan,”ungkapnya

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa bahwa, dana desa yang silfa lanjutan tersebut bisa di lanjutkan lagi di tahun 2019 ini.

Meskipun memang dikatakan oleh Raden Najemi ada aturan mengenai ketentuan waktu untuk hal tersebut.

“Jadi yang tidak terealisasi itu jadi silfa, itu silfa lanjutan namanya. Terhadap yang belum kami minta di kembalikan. Ini jadi silfa lanjutan, kami minta camat untuk koordinasi hal ini. Silfa lanjutan ini bisa di ajukan di APBDesa murni. Begitu di evaluasi, dan itu ada pelaksanaannya, maret sudah harus habis,”terangnya

Sementara itu, besaran anggaran dana desa yang tidak terealisasi tersebut yaitu sekitar Rp 500 juta.

Sedangkan besaran dana di tiap desa- desa yang tidak terealisasi tersebut bervariasi.

“Di setiap desa itu bervariasi, untuk jumlah keseluruhan sekitar Rp 500 jutaan, itu misalnya di Dusun Mudo, Pulau Mentari, Pematang Raman. Itu karna banjir,”katanya

Penulis: samsul
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved