Masyarakat Jadi Korban BPJS, Dewan : Harusnya BPJS Koordinasi dengan Pemda

“Petugas rumah sakit bilang, itu dampak dari tiga rumah sakit yang tidak lagi bekerjasama dengan BPJS,” sebutnya.

Penulis: Rohmayana | Editor: Deni Satria Budi
TRIBUNJAMBI/FITRI AMALIA
Timbang Pamekas Jati, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan (PMR) BPJS Kesehatan Cabang Jambi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Masyarakat Kota Jambi, sulit untuk mendapatakan pelayanan kesehatan yang cepat, murah, mudah dan baik. Sebab, ada tiga rumah sakit di Kota Jambi yang tidak lagi menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan, hal itu karena pemutusan hubungan kerjasama oleh BPJS.

Beberapa hari terakhir sejumlah rumah sakit swasta di Kota Jambi yang masih menjalin kerjasama dengan BPJS depenuhi pasien. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang tak mampu menampung pasien rawat inap, karena penuh. Pembludakan pasien terjadi pasca pemutusan hubungan kerjasama terhadap tiga rumah sakit.

Baca: Hari Amal Bakti ke 73, Wabup Tanjabbar Sematkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

Baca: Jembatan Batang Bungo Selesai Dikerjakan, Ini Ungkapan Syukur Bupati Bungo

Baca: Dapat Sertifikat IG, Pemkab Kerinci Terus Perluas Penanaman Kopi Arabika

Rima, masyarakat Kota Jambi pengguna BPJS mengungkapkan kepada awak media dirinya kesulitan untuk berobat dengan menggunakan BPJS. Sebab banyak rumah sakit penuh dan tidak bisa melayanani rawat inap.

Hal itu terjadi pada dirinya, Sabtu malam (5/1) dirinya membawa anaknya yang masih berusia 20 bulan ke rumah sakit swasta dikawasan kebun jeruk. Anaknya mengalami panas tinggi, mendapat pelayanan di IGD, namun ketika hendak rawat inap, tidak memungkinkan, karena kamar rumah sakitnya penuh.

“Kamar rawat inapnya penuh, banyak pasien yang hanya ditangini di IGD. Ada yang terpaksa pulang dan mencari rumah sakit lain,” kata Rima.

“Petugas rumah sakit bilang, itu dampak dari tiga rumah sakit yang tidak lagi bekerjasama dengan BPJS,” sebutnya.

Baca: Rilis Bulan Februari 2019, Bentuk Baru Galaxy S10 Bocor di Dunia Maya, Banyak Fitur Baru

Baca: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pemkab Tanjab Barat Fokuskan Program TJSLP

Baca: Ditarget Juara 1 Gubernur Cup 2019, Pemkot Jambi Janjikan Reward untuk Pemain

Sementara Maria Maghdalena, anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi mengatakan, pihaknya sebagai legislatif sudah kerap mempertanyakan kepada pihak BPJS, karena regulasi di BPJS sering berubah, formatnya berubah.

“Jadi, bukannya membantu masyarakat, malah merepotkan masyakat,” kata politisi PDIP itu.

Terkait pemutusan hubungan kerjasama dengan tiga rumah sakit dan satu klinik mata di Kota Jambi kata Maria, artinya BPJS tidak konsisten dengan rumah sakit yang mereka ikat selama ini.

Baca: Tarif Rp 80 Juta Sekali Ngamar, Terungkap Pengusaha yang Rela Rogoh Kocek Demi Kencani Vanessa Angel

Baca: Ikan Tuna Raksasa Ini Terjual Rp 43 Miliar, Inilah Orang Beruntung yang Berhasil Membelinya

“Jadinya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terabaikan. Masyarakat jadi korban,” katanya.

BPJS harus terbuka kepada masyarakat, harus menjelaskan apa alasan pemutusan hubungan kerjasama terhadap rumah sakit tersebut.

“Nanti komisi IV akan mengagendakan pemannggilan BPJS. Akan kita pertanyakan hal itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Maria menyebutkan, melihat BPJS daerah ini, sepertinya tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat. Pemerintah pusat hendak mendekatkan pelayanan kesehatan, yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Namun kenyataan di daerah seperti ini.

Baca: Unggahan Karma is Real Faye Nicole Ternyata Punya Cerita Panjang Usai Vanessa Angel Diciduk Polisi

Baca: Mulai 8 Januari 2019 Dikenakan Tarif untuk Barang Bawaan Lion Air, Simak Biaya dan Detail Hitunganya

Baca: Cium Bau Busuk yang Berasal dari Rumah Pria Sebatang Kara, Ternyata Ini yang Ditemukan Warga

“Ini tidak sejalan dengan pemerintah pusat. BPJS seperti tidak mendukung pemerintah pusat, ada apa dibalik ini,” ungkap Maria.

Harusnya BPJS bisa berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi sebelum mengambil tindakan yang mengorbankan masyarkat Kota Jambi ini.

“Harusnya koordinasi dengan DPRD, kerena ini terkait pelayanan untuk masyarakat Kota Jambi,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved