Breaking News:

Bawaslu Beberkan Data Pelanggaran Pileg dan Pilpres, Ini Rinciannya

Bawaslu Provinsi Jambi mencatat banyak pelanggaran Pemilu legislatif dan presiden di tahun 2018 ini.

Laporan wartawan Tribun Jambi Andika Arnoldy

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Bawaslu Provinsi Jambi mencatat banyak pelanggaran Pemilu legislatif dan presiden di tahun 2018 ini. Namun laporan dari masyarakat masih minim.

Bawaslu Provinsi Jambi telah mencatat pelanggaran yang terjadi selama tahun 2018 lebih dari 40 laporan.

"Total semua pelanggaran yang kita terima sebanyak 41 pelanggaran itu temuan dari pengawas sementara dari masyarakat cuma 8 pelanggaran," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi.

Lalu secara rinci laporan yang diterima yakni 33 adalah laporan administrasi, 5 laporan etik dan 3 pelanggaran pidana. Masing-masing sudah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca: Heboh Dugaan Rahmad Derita Kampanye di Sekolah, Sanusi: KPU Belum Tahu Informasi Itu

Baca: Foto Dugaan Caleg PPP Kampanye di Sekolah, Bawaslu Batanghari Panggil Kepala Sekolah dan Guru

Baca: VIDEO: Edi Purwanto Beberkan Keputusan Chumaidi Zaidi Pasca Jadi Tersangka Dana Ketok Palu

Baca: Rahmad Derita Tersangdung Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye, Begini Komentar Ketua PPP Jambi

Baca: Bawaslu Tunggu 14 Hari Tuntaskan Dugaan Pelanggaran Rahmad Derita

Ketua Bawaslu Kota Jambi Ari Juniarman mengatakan masjid atau tempat beribadah lain adalah tempat yang dilarang untuk kampanye. Jika ada calon anggota legislatif atau DPD RI yang berkampanye maka akan dikenakan sanksi.

Ari Juniarman juga menjelaskan, berdasarkan pasal 31 ayat (2) UU PKPU No 23 Tahun 2018, para kandidat dilarang keras untuk menempelkan stiker di tempat ibadah (termasuk halaman), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Gedung atau fasilitas milik sekolah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Stiker kampanye juga dilarang untuk ditempel di jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Sementara untuk alat peraga sesuai pasal 34 ayat (2) PKPU No 23 Tahun 2018, juga dilarang dipasang di tempat ibadah (termasuk halaman), rumah sakit atau layanan kesehatan, gedung milik pemerintah serta lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

"Akan ada sanksi jika ada ajakan bagi caleg yang bersosialisasi di tempat tersebut," katanya.

Baca: Program Subuh Berjemaah, Orang Tua Siswa Minta ASN Merangin Jadi Contoh

Baca: IndiHome Dance Session, Jadi Wadah Komunitas Dancer di Jambi

Baca: Rugikan Orang Rp 3,5 Juta, Pencuri dan Penadah TV Curian Diganjar Penjara

Baca: VIDEO: Mengejutkan!, Erupsi Gunung Anak Krakatau Tiba-tiba Berhenti, Begini Penjelasan PVMBG

Baca: Tiga Bulan Lagi, Ditlantas Polda Jambi Akan Lelang Ratusan Kendaraan Hasil Tilang

Penulis: andika
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved