DPRD Ajukan Nota Pengantar 5 Ranperda, Ini Jawaban Pemkab Bungo

Dalam mewujudkan Bungo yang maju dan sejahtera, Pemkab Bungo membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan usaha penyewaan rumah kost.

DPRD Ajukan Nota Pengantar 5 Ranperda, Ini Jawaban Pemkab Bungo
TRIBUN JAMBI/JAKA HENDRA BAITRRI
Bupati Bungo, Mashuri. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Jaka HB

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo menjawab atas nota pengantar terhadap lima rancangan Ranperda yang diajukan DPRD Bungo.

Lima Ranperda tersebut adalah ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan Perda, ranperda tentang ketertiban umum, ranperda tentang penyelenggaraan rumah kost, ranperda tentang penataan lembaga penyiaran berlangganan TV kabel dan ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Baca: UPDATE-Anak Krakatau dari Jarak Amat Dekat: Pemburu Asing Dapat Foto Menakjubkan

Baca: Detik-detik Penangkapan Serda JR Pelaku Penembakan Perwira TNI, Tim Gabungan Berangkat Subuh

Bupati Bungo, Mashuri mengatakan, untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 39 ayat 3 dan pasal 42 Peraturan Presiden No 87 tahun 2014 peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan menyatakan, ketentuan lebih lanjut penyusunan Propemperda diatur dengan Perda, maka dibentuk Perda tentang tata cara penyusunan Ranperda agar Propemperda Bungo terlaksana dengan terencana, terpadu dan sistematis.

Terkait ketertiban umum Mashuri mengatakan perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka mengikuti kebutuhan Masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk penyalahgunaan sarana dan prasarana dibawah pengawasan pemerintah

Bupati Bungo rapat
Bupati Bungo rapat (TRIBUN JAMBI/JAKA HENDRA BAITRRI)

Dalam mewujudkan Bungo yang maju dan sejahtera, Pemkab Bungo membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan usaha penyewaan rumah kost.

Maka dari itu perlu dibuat Perda tentang penyelenggaraan usaha, agar usaha rumah kost selaras dengan nilai adat, sosial dan agama.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Perda No 25 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 41 Tahun 2012, untuk menjamin agar keberadaan lembaga penyiaran TV melalui kabel dapat memberikan informasi sesuai dengan Prinsip, usaha yang sehat, mendukung estetika Daerah bagi masyarakat Bungo.

Baca: Motif Serda JR Tembak Perwira TNI Letkol Dono Kuspriyanto Terungkap, 2 Peluru Tembus Tubuh Korban

Baca: VIDEO: Kabut Menyelimuti Gunung Anak Krakatau, Suara Dentuman Erupsi Masih Terdengar Siang ini

Baca: Terbangi Anak Krakatau, Tim BMKG & TNI Disambut Debu Vulkanik Berbentuk Pecahan Kaca, Misi Batal

Ranperda tentang penanggulangan bencana akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengantisipasi terjadinya bencana dan penanggulangannya agar tersistematis dan terprogram agar resiko dapat ditekan serendah mungkin serta kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal.

Terhadap 5 (lima) Ranperda Inisiatif DPRD Bungo dapat menerima dan menyetujui serta ditetapkannya Ranperda tersebut menjadi Perda kiranya mampu mendukung dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bungo.

"Pemerintah daerah berharap secara terus-menerus terjalin kerja sama yang sinergitas terutama dalam penyempurnaan rancangan Perda tersebut,” bilang Mashuri.(*)

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved