Breaking News:

Hindari Distorsi Informasi, KPU Batanghari Beri Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye

KPU Kabupaten Batanghari memberikan bimbingan teknis terkait laporan penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye.

Penulis: Hendri Dunan | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUNJAMBI/ABDULLAH USMAN
KPU Batanghari 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Hendri Dunan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batanghari memberikan bimbingan teknis terkait laporan penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Pelatihan dilakukan menggunakan aplikasi.

A.Kadir Ketua KPU Batang Hari, ketika dikonfirmasi Tribunjambi.com menyampaikan, Bimtek Pelaporan Dana Kampanye ini sangat penting untuk dilakukan.

Baca: Rayakan HUT ke-123, Bank BRI Bertekad Jadi Terbaik di Asia

Baca: Dinsos Batanghari Pastikan Pasokan Beras Aman Jika Banjir Terjadi

Baca: Pasokan Kosong, Harga Cabai di Pasar Bungo Naik

Baca: Terkendala Dana, Pemberian Gelar Adat Wakil Bupati Sarolangun Ditunda

Kegiatan Bimtek sendiri telah dilakukan pada hari Sabtu (15/12). Kegiatan ini dilakukan untuk menghidari terjadinya distorsi informasi antara jajaran KPU Kabupaten Batanghari dengan Peserta Pemilu terkait pemahaman mengenai dana kampanye.

"Dalam Bimtek ini akan melakukan pelatihan penggunaan sistem teknologi informasi berupa Aplikasi pelaporan dana kampanye sehingga memudahkan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye," ujar Kadir.

Sementara itu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Mustra menambahkan dalam Bintek ini selain pengurus parpol juga melibatkan operator masing masing parpol. Karena terkait tata cara menyampaikan pelaporan dana kampanye yang meliputi laporan penerimaan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) serta laporan akhir dana kampanye.

"Perseorangan akan membuat sendiri laporan dana kampanyenya. Sementara peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD laporan dana kampanye dibuat oleh partai politik peserta pemilu. Calon legislatif (caleg) tidak membuat laporan tersendiri. Apabila caleg membuat rekening sendiri serta menerima langsung sumbangan dana kampanye agar melaporkan dana kampanyenya kepada partai politik," jelas Mustra.

Baca: Kasus Arisan Online di Tebo Senyap, Ginanjar: Korbannya Diam, Mau Gimana Lagi

Baca: Punya 500 PAUD, Bupati Sarolangun Minta Guru PAUD Sarjana

Baca: Jokowi Sebut Tahun 2024, Masyarakat Jambi akan Punya Sertifikat Tanah

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved