Kotak Suara Pemilu 2019 dari Karton, Bermula dari Undang-Undang Ini

KPU menetapkan kotak suara pada Pemilu 2019 terbuat dari kardus berbahan duplex yang kedap air.

Kotak Suara Pemilu 2019 dari Karton, Bermula dari Undang-Undang Ini
Tribunjambi/Andika
Komisioner KPU Provinsi Jambi Sanusi. 

Laporan wartawan Tribun Jambi Andika Arnoldy

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - KPU menetapkan kotak suara pada Pemilu 2019 terbuat dari kardus berbahan duplex yang kedap air. Penetapan tersebut berdasarkan kajian bersama DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Komisioner KPU Provinsi Jambi Sanusi mengatakan terdapat alasan hukum kenapa kotak suara terbuat dari duplex (karton kedap air).

Sanusi mengatakan Ide ini bermula dari penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a UU 7/2017, yang mengamanatkan kotak suara harus transparan. Undang-Undang ini bukan bikinan KPU, tapi produk Pemerintah dan DPR.

Baca: KPU Kota Jambi Klaim Kotak Suara dari Kardus Lebih Aman

Baca: Harga Sawit di Bungo Naik, Ini Daftar Harga di Tengkulak dan Pabrik

Baca: Perayaan Natal Dimulai, Polsek Bangko Siagakan Personil Jaga Gereja

Lalu soal bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara (dan logistik yg lain), Undang-Undang 7/2017 Pasal 341 ayat (3) memberi mandat yang tegas kepada KPU untuk mengatur dalam Peraturan KPU.

Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif bahan KPU mengusulkan penggunaan bahan duplex, atau karton kedap air, serta transparan satu sisi. Bahan ini berbeda dengan kardus mi instan atau air kemasan.

Usulan KPU ini dituangkan dalam draft PKPU tentang logistik, dan dibawa ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemerintah (Kemendagri) dan DPR (Komisi 2), yang di dalamnya ada semua wakil parpol.

"Memang dalam menyusun PKPU, kami wajib konsultasi meskipun hasilnya tidak mengikat," ujarnya.

Baca: VIDEO: Pentolan KKB, Egianus Kogeya Merengek Minta PBB Kirim Pasukan ke Papua & Tuduh TNI Begini. .

Baca: BMKG Rilis Peringatan Dini untuk 9 Wilayah Indonesia, Pascagempa Gorontalo Dinihari

Baca: Dana Rp 45 Miliar untuk Bangun Pelabuhan Muara Sabak, Ihsan Yunus akan Jadi Mandor Pelindo II

Baca: BREAKING NEWS SBY Menangis karena Balihonya Dirusak, Bilang Ini bukan perang saya

Dia mengatakan rapat dengar pendapat dilaksanakan bulan Maret 2018. Jauh sebelum koalisi capres. Dalam RDP, draft PKPU ini dibahas dengan kepala dingin, tidak ada yang menolak, apalagi walk out.

Setelah RDP itu, draft PKPU diajukan ke Kemenkumham untuk diundangkan. Dan di Kemenkumham tidak ada koreksi sama sekali. Dan akhirnya Kemenkumham mengesahkan PKPU No. 15/2018 pada 24/4/2018 yang pada Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa kotak suara menggunakan bahan karton kedap air yang transparan satu sisi.

"Jadi, dalam menentukan bahan karton kedap air serta transparan satu sisi itu, KPU tidak bisa menetapkan sepihak. Namun melalui persetujuan pemerintah dan DPR, lewat forum RDP," katanya. 

Penulis: andika
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved