Percepat Proses Perizinan Dapat Percepat Pembangunan Ekonomi Jangka Pendek

"Kita juga perlu meminimalisir hambatan investasi seperti perizinan, pajak, infrastruktur,” pungkasnya.

Percepat Proses Perizinan Dapat Percepat Pembangunan Ekonomi Jangka Pendek
ist
Bertepatan dengan Festival 1000 Kopi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi melakulakan penandatangana MoU Kerjasama Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Serah Terima PSBI Klaster Kopi di Kabupaten Kerinci, Sabtu (7/10/2018). 

Laporan wartawan Tribun Jambi, Fitri Amalia

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Percepatan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dapat melalui memanfatkan momentum kenaikan harga komoditas global untuk mendorong investasi yang lebih besar disektor migas dan pertambangan.

Antara lain dengan percepatan proses perizinan, menekan timbulnya pungutan tidak resmi, serta memberikan dukung terkait penyelesaian kendala sosial seperti kegiatan pembebasan lahan.

Menyikapi kondisi ekonomi saat ini, Bank Indonesia Provinsi Jambi berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan akselerasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca: Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Bantu 9 Kubah Jemur di Kerinci

Baca: GALERI FOTO: Mengantar Ajal ke Puncak Everest, Ratusan Jasad Tidak Dievakuasi

Dikatakan Bayu Martanto, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jambi dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia Provinsi Jambi, untuk percepatan pembangunan ekonomi jangka pendek dan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan.

"Untuk sektor pertanian dengan mendorong intensifikasi sektor pertanian dalam rangka menerapkan hasil produksi dengan menerapkan teknologi pertanian yang mendukung dalam proses penyiapan lahan, tata cara budidaya, cara panen dan pengelolaan pasca panen,” jelasnya.

Baca: Fakta Terbaru Lion Air JT610, Hasil Investigasi KNKT Data Black Box Hingga Penyebab

Baca: Bawaslu Tanjabtim Panggil Caleg yang Dilaporkan Dugaan Berkampanye di Masjid

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan dapat dilakukan melalui penyususnan peremajaan kelapa sawit yang berbasis pada kemandirian petani, perbaikan tata niaga dan distribusi paska produksi, mendorong perkembangan hilirisasi karena dan kelapa sawit seperti kemudahan perizinan, pembiayaan dan pengembangan.

Pemerintah juga diupayakan untuk melakukan pembenahan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan marketing agar pemasaran komoditas unggulan daerah sesuai dengan target pasar konsumen yang dituju.

Selain itu juga diperlukan percepatan belanja modal pemerintah terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan konektivitas perdagangan antar daerah.

Baca: Penerima Bantuan Dana PKH Heran, Dana Tahap 4 Hanya Rp 300 Ribu

Baca: Dugaan Korupsi Damkar Sarolangun, Kasi Pidsus: Tersangka Bisa Dua atau Lebih,Tergantung Penyidikan

Dikatakannya, pemerintah juga dapat mendorong investasi dan penciptaan sumber pertumbuhan baru non SDA melalui kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Kita juga perlu meminimalisir hambatan investasi seperti perizinan, pajak, infrastruktur,” pungkasnya.(*)

Penulis: fitri
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved