Sekda Harap Agar Ranperda Bisa Mengawal Harga Komoditi Sawit

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan agenda Penyampaian Tanggapan dan Jawaban DPRD

Sekda Harap Agar Ranperda Bisa Mengawal Harga Komoditi Sawit
TRIBUNJAMBI/MUHAMMAD FERRY FADLY
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan agenda Penyampaian Tanggapan dan Jawaban DPRD terhadap Pendapat Gubernur Atas Ranperda Tata Kelola Lahan Gambut, dan Penyampaian Tanggapan Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 7 Ranperda Provinsi Jambi, dilaksanakan di Ruang Rapar Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (26/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Fadly

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan agenda Penyampaian Tanggapan dan Jawaban DPRD terhadap Pendapat Gubernur Atas Ranperda Tata Kelola Lahan Gambut, dan Penyampaian Tanggapan Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap 7 Ranperda Provinsi Jambi, dilaksanakan di Ruang Rapar Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (26/11).

Dalam rapat ini, Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap tujuh rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Pemprov Jambi.

Ketujuh Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Tata Niaga Komoditi Perkebunan, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2037, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsai Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan tertentu.

Baca: Ponsel Penantang Xiaomi, Bakal Hadir di Indonesia dengan Harga Hanya Rp900 Ribuan

Baca: Rahasia Dibalik Pil KB, Alat Kontrasepsi yang Disebut Paling Manjur

Baca: VIDEO: Detik-detik Menyeramkan! Rekaman CCTV Ini Perlihatkan Situasi Horor Saat Kantor Sepi

Baca: Masih Ingat HP Berlapis Emas Merek Vertu? Sempat Bangkrut, Namun Kini Bakal Dirilis Lagi

Kemudian Ranperda tentang Pencabutan Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Mattaher Provinsi Jambi, Ranperda tentang Pencabutan Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Sekda Provinsi Jambi M Dianto mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dan masukan dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar, pemprov sependapat bahwa tujuan terbitnya peraturan daerah tentang tata niaga komoditi perkebunan dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi petani sawit dan karet dan dapat memberikan kepastian harga mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tata niaga, "Juga dapat meningkatkan posisi tawar, menjamin terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan, peningkatan kualitas sawit dan karet, serta pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah," tutur Sekda.

Baca: Kamu Harus Tahu, Dengan Aplikasi ini Bisa Hasilkan Foto Bokeh Walau Hanya Single Kamera

Ia juga mengatakan berterima kasih atas dukungan dan saran yang diberikan oleh setiap fraksi dan sepakat atas pembentukan Ranperda untuk memperbaiki mekanisme dari awal penanaman, produksi sawit dan karet sampai pada olahannya, dan membantu masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas produksi perkebunan," sambung Sekda.

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Bintang Keadilan, tentang retribusi jasa usaha lebih kecil.

"Kami sependapat agar penyusunannya akan berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama bagi pelaku ekonomi kerakyatan atau usaha mikro kecil menengah," tambah Sekda.

Ia juga berterima kasih atas dukungan fraksi untuk mencabut Perda nomor 2 Tahun 2011 dan Perda nomor 3 tahun 2011 yang merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dan segera dilaksanakan karena merupakan amanat Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana tarif pelayanan rumah sakit diatur dengan peraturan Kepala daerah, "Ini sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi PAN, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Restorasi Nurani, Fraksi Gerindra dan Fraksi Bintang Keadilan," sambung Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan, terkait dengan penetapan zona industri, Pemrov sependapat dengan dewan untuk merujuk pada Perda nomor 10 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Jambi pasal 35 yang telah disusun melalui pengkajian secara mendalam. "Penetapan wilayah industri pada pasal 10 Ranperda akan disesuaikan, bahwa ranperda ini sangat berkaitan dengan rencana pengembangan Kawasan Ujung Jabung," terang Sekda.

Sekda menyampaikan bahwa harga TBS masih jauh dari harapan masyarakat petani. Oleh karenanya, dirinya berharap dengan adanya Perda tersebut dapat mengawal harga komoditi, "Kita harapkan nanti kalau Perda yang diusulkan ini disetujui dari Dewan menjadi Perda Provinsi Jambi," jelasnya.

Mudah-mudahan Perda ini yang bisa mengawal harga-harga komoditi hasil perkebunan dan bisa dibeli oleh pihak pabrik tanpa melalui pihak-pihak lain. Perda ini keluar, kita niatnya membantu para petani sawit dan petani karet agar komoditi hasil perkebunan itu paling tidak bisa stabil, lanjut Sekda.

Sekda mengatakan, diantara 7 Ranperda ada 2 Ranperda yang dibatalkan yakni Perda di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa, "Di antara 7 Ranperda itu ada 2 Perda di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa yang Perda itu kita batalkan karena ada Permendagri terbaru bahwa itu cukup dengan Peraturan Gubernur." ucapnya.

Penulis: Muuhammad Ferry Fadly
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved