Kasus Pembangunan Embung

Jelang Tuntutan, Jonaita Nasir dan Faisal Utama Kembalikan Kerugian Negara Rp 30 Juta

Sidang lanjutan perkara pembangunan embung di Desa Sungai Abang, Tebo, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Jelang Tuntutan, Jonaita Nasir dan Faisal Utama Kembalikan Kerugian Negara Rp 30 Juta
Tribun Jambi/Mareza
Faisal Utama (paling kiri) dan Jonaita Nasir (dua dari kiri) saat menjalani persidangan dengan terdakwa lain di Pengadilan Tipikor Jambi 

Laporam Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang lanjutan perkara pembangunan embung di Desa Sungai Abang, Tebo, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi. Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Dedy Muchti Nugroho itu, jelang pembacaan tuntutan, jaksa menginformasikan pengembalian uang negara yang diserahkan Jonaita Nasir dan Faisal Utama. Pengembalian itu berjumlah Rp 30 juta.

"Uangnya sudah diserahkan. Jonaita Nasir mengembalikan Rp 15 juta, Faisal Utama juga mengembalikan Rp 15 juta," kata satu di antara jaksa, Hakim Albana sembari menunjukkan uang yang dikembalikan di hadapan majelis hakim, Rabu (21/11/2018).

Baca: Haris Kumpulkan Kades se-Merangin, Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan BPJS Ketenagakerjaan

Dalam sidang sebelumnya, kedua terdakwa itu memang menjanjikan pengembalian kerugian negara, namun belum memastikan jumlahnya.

Perkara ini menjerat empat terdakwa. Mereka adalah Sarjono selaku Kadis Pertanian Tebo yang juga Pengguna Anggaran, Kembar Nainggolan sebagai Kabid Pertanian Tebo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Faisal Utama selaku Kuasa Direktur CV Persada Antar Nusa selaku rekanan dan Jonaita Nasir selaku pemilik proyek pembangunan embung.

Baca: Pembahasan Ranperda APBD 2019 Sungai Penuh, 4 Fraksi Setuju Disahkan Jadi Perda

Mereka diduga telah melakukan penyalahgunaan dana proyek pembangunan embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo, Tahun Anggaran 2015. Dari proyek 100 persen, pekerjaannya baru diselesaikan sekitar 80,799 persen, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4).

Proyek dengan anggaran sekitar Rp 1,62 miliar itu mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,233 miliar.

Baca: VIDEO: 7 Pejabat Ini Resmi Dilantik Fachrori Umar, Ada Orang Lama di Posisi Baru

Perbuatan keempat terdakwa secara primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Secara subsidair, perbuatan keempat terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: VIDEO: Puluhan Warga Blokir Jalang Lorong Pipa dengan Tumpukan Sampah

Penulis: Mareza
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved