Dua Terdakwa Kasus Embung di Sungai Abang Janji Kembalikan Kerugian Negara

Kasus pembangunan embung menjerat Sarjono, Kadis Pertanian Tebo dan Kembar Nainggolan, Kabid Pertanian, Tebo.

Dua Terdakwa Kasus Embung di Sungai Abang Janji Kembalikan Kerugian Negara
Tribun Jambi/Mareza
Faisal Utama (paling kiri) dan Jonaita Nasir (dua dari kiri) saat menjalani persidangan dengan terdakwa lain di Pengadilan Tipikor Jambi 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dua di antara empat terdakwa perkara korupsi pembangunan embung di Desa Sungai Abang, Tebo menjanjikan pengembalian kerugian negara.

Keduanya adalah Faisal Utama selaku Kuasa Direktur CV Persada Antar Nusa selaku rekanan dan Jonaita Nasir selaku pemilik proyek pembangunan embung.

Hal tersebut turut dibenarkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Jambi,  I Putu Eka Suyantha  yang menangani perkara itu.

"Benar, kemarin keduanya sempat menjanjikan pengembalian kerugian negara. Tapi untuk jumlahnya, belum bisa dipastikan," katanya, Kamis (15/11/18).

Dia mengatakan, akan menyampaikan jumlah pengembalian kerugian negara itu pada persidangan selanjutnya.
"Kita akan sampaikan pada sidang mendatang," ujarnya.

Baca: Ini Penyebab AR Mengarang Cerita Menjadi Korban Penculikan

Perlu diketahui, kasus ini juga menjerat Sarjono selaku Kadis Pertanian Tebo sebagai pengguna anggaran, Kembar Nainggolan sebagai Kabid Pertanian Tebo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Keempat terdakwa akan kembali menjalani sidang pada Rabu (21/11/18) mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan.

Diketahui, keempat terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan dana proyek Pengadaan Konstruksi Embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

Dari proyek 100 persen, pekerjaannya baru diselesaikan sekitar 80,799 persen, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4).

Baca: Erwan Malik: Kami ke Sini Mengajukan PK untuk Mencari Keadilan

Proyek dengan anggaran sekitar Rp 1,62 miliar itu mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,233 miliar.

Perbuatan keempat terdakwa secara primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: Sepatu Jokowi Ini Dibuat Setelah Perseteruan Cebong Vs Kampret

Secara subsidair, perbuatan keempat terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved