Usai Menahan Tersangka Bimtek DPRD Kota Jambi, Penyidik Akan Panggil Saksi

Korupsi dana Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Kota Jambi tahun 2009-2014, tim penyidik akan segera melakukan

Usai Menahan Tersangka Bimtek DPRD Kota Jambi, Penyidik Akan Panggil Saksi
Tribun Jambi/Mareza Sutan AJ
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD Kota Jambi tahun 2012-2014, Kamis (1/11/18) sore. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan AJ

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Usai menetapkan dan menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi dana Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Kota Jambi tahun 2009-2014, tim penyidik akan segera melakukan pemanggilan saksi untuk kedua tersangka.

Kasi Penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Imran Yusuf mengatakan, pemeriksaan saksi untuk tersangka Nur Ikhwan dan Syahrial tengah disusun oleh tim penyidik. Dia bilang, para saksi akan segera dipanggil dalam waktu dekat.

Dilanjutkan Imran, pada pemeriksaan pertama, pihaknya terlebih dahulu akan memanggil saksi pengelola keuangan dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Jambi.

“Kita akan periksa pengelola terlebih dahulu,” kata Imran Yusuf.

Selanjutnya, tim penyidik akan memanggil seluruh anggota dewan dan mantan anggota DPRD periode 2009-2014.

Meski begitu, dia belum bisa memastikan kapan pemanggilan terhadap saksi ini akan dilakukan oleh tim penyidik. Karena, saat ini jadwal pemeriksaan saksi itu sedang disusun.

“Sekarang jadwalnya masih disusun,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Nur Ikhwan selaku mantan bendahara di Sekretariat Dewan Kota Jambi dan Syahrial selaku mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditahan tim penyidik Kejati di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jambi setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (1/11/18) kemarin.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4 miliar yang dilakukan secara bertahap dalam kegiatan Bimtek anggota DPRD Kota Jambi.

Kedua tersangka dijerat diancam dengan primair Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebelumnya, kasus ini juga telah menjerat Sekretaris Dewan (Sekwan), Rosmansyah dan Kabag Keuangannya, Jumisar. Keduanya diputus bersalah dan dijatuhi dengan hukuman berbeda. Rosmansyah divonis 6 tahun penjara denda Rp 50 Juta.

Ia juga dikenakan uang pengganti Rp 1,8 miliar. Pada proses persidangan, Rosmansyah telah mengembalikan uang melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) senilai Rp 3,92 juta, sehingga sisa uang sebesar Rp 1,408 M.

Sedangkan, Jumizar selaku PPTK ketika itu, telah di vonis bersalah yakni 18 bulan penjara dan denda Rp 50 Juta dengan subsider tiga bulan penjara. Keduanya juga dibebankan membayar uang pengganti.
(cre)

Penulis: Mareza
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved