Politik Uang Sulit Dibuktikan, Bawaslu Tetap Komitmen Tindak Jika Terbukti

Bawaslu Kota Jambi menyebutkan politik uang sulit dibuktikan karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Politik Uang Sulit Dibuktikan, Bawaslu Tetap Komitmen Tindak Jika Terbukti
tribunjambi/andika arnoldy
Sosialisasi pengawasan pemilu legislatif dan presiden, di Hotel Wiltop, Selasa (6/11/2018). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Bawaslu Kota Jambi menyebutkan politik uang sulit dibuktikan karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Meski demikian Bawaslu menyatakan komitmen untuk meminimalisir politik uang ini.

Ketua Bawaslu Kota Jambi Ari Juniarman mengatakan masih komitmen untuk mencegah dan menindak terjadinya politik uang. Meski saat ini kondisi Bawaslu masih terbatas.

"Kita akui masih banyak kekurangan, maka kita minta masyarakat juga bisa berbuat untuk mengawasi pemilu," ujar Ari Juniarman.

Dia mengatakan penindakan politik uang pernah terjadi saat pemilu wali kota lalu, dimana pelakunya telah ditangkap dan ditindaklanjuti.

Namun demikian menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 515 mengatur politik uang yang dapat kena sanksi adalah pemberi uang, bunyinya Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Penulis: andika
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved