Jaksa Tolak Eksepsi Terdakwa Solikin, Mohon Pemeriksaan Dilanjutkan

Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Muara Bungo menolak permohonan eksepsi

Jaksa Tolak Eksepsi Terdakwa Solikin, Mohon Pemeriksaan Dilanjutkan
tribunjambi/mareza sutan a j
Sidang terdakwa Solikin, Kasus korupsi Alkes di Muara Bungo 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Muara Bungo menolak permohonan eksepsi yang disampaikan terdakwa Solikin melalui Penasihat Hukumnya beberapa waktu lalu.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi itu, JPU yang menghadiri persidangan, Galuh Bastoro Aji dan Romy Kurniawan tetap mempertahankan dakwaan yang telah mereka susun.

Usai persidangan, satu di antara jaksa, Romy ketika dikonfirmasi mengatakan, JPU memohon agar majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terdakwa.
"Intinya JPU menolak eksepsi atau keberatan terdakwa, dan memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara," kata dia.

Selanjutnya majelis hakim yang diketuai Dedy Muchti Nugroho akan kembali menggelar sidang pada Rabu (7/11/18) dengan agenda pembacaan putusan sela.

Sebagai informasi, Solikin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Kesehatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014.

Dia bersama Rizaldi dan Ratna Juwita (berkas terpisah) telah menyusun Harga Perkiraan sendiri secara tidak cermat dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) Puskesmas (peralatan Poliklinik set) dengan dana anggaran dari APBN. Perbuatan itu menyebabkan kerugian negara Rp 318.189.934 berdasarkan audit BPK Perwakilan Provinsi Jambi nomor: SR-360/PW05/5/2017 tanggal 20 Desember 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsider, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(cre)

Penulis: Mareza
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved