Undang HTI Rapat, Gubernur Kaltim Isran Noor Blak-blakan Ngaku Salah di Mata Najwa, Sempat Protes

TRIBUNJAMBI.COM - Undang HTI Ikut Rapat di Kantor Gubernur Kaltim, Isran Noor Blak-blakan Ngaku Salah Mata Najwa.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku bersalah karena mengundang pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia pada rapat di kantornya 24 Oktober lalu.

Isran Noor membuat pengakuan itu pada acara Mata Najwa yang disiarkan, Rabu (31/10/2018).

Hadir juga dalam acara bincang-bincang ini narasumber lainnya yaitu, Kasatkornas Banser Alfa Isnaeni, Ketua Umum PPP, Muhammad Rommahurmuziy DPP PKS, AL Muzzamil Yusuf dan mantan anggota Hizbut Tahrir yang juga dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, Ainur Rofiq.

Pembawa acara Najwa Shihab bertanya tentang apa yang terjadi di depan Kantor Gubernur pada 25 Oktober lalu sehingga banyak orang ramai-ramai datang dan sampai mengibarkan bendera bertuliskan kalimat tauhid.

Baca: Black Box Sudah Ditemukan Namun Belum Lengkap, Kabasarnas: Black Box Lion Air itu Ternyata Putus

Gubernur yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN ini mengatakan, peristiwa itu adalah hasil kesepakatan pada rapat tanggal 24 Oktober antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perwakilan berbagai ormas Islam di wilayah itu.

Ia berinisiatif membuat pertemuan untuk mengajak ormas tidak menggelar unjuk rasa jika Presiden Jokowi datang ke Kaltim keesokan harinya.

“Malu juga kan aku gubernur. Masa’ Presiden di demo-demo?” katanya.

Perwakilan ormas Islam pun menyatakan mereka tidak akan unjuk rasa, namun akan menggelar parade.

Yang menjadi persoalan, ternyata dalam surat undangan untuk rapat ini, Pimpinan HTI Kaltim disebutkan juga sebagai undangan.

"Jadi sebenarnya itu kesalahan saya tidak melakukan koreksi. Tanda tangan saja undangan. Karena jam 2 tanda tangan, acaranya jam 3," kata Noor.

Baca: Apa Itu Black Box? Bagaimana Cara Kerjanya? Kenapa Sangat Dicari saat Kecelakaan Pesawat?

Najwa Shihab meminta Noor menjelaskan apa tepatnya kesalahan yang ia lakukan.

“Saya lemah dalam mengontrol dokumen yang saya tandatangani itu. Kenapa ada pimpinan HTI?” ujarnya.

Najwa Shihab sempat mengulangi lagi kesalahan apa yang telah Isran Noor lakukan, hingga akhirnya mantan Bupati Kutai Timur itu protes.

“Jangan diulang-ulang kesalahan saya ini. Penegasan itu cukup sekali saja,” kata Noor yang langsung disambut tawa oleh audiens.

Menurutnya, pada saat pertemuan tidak ada hadir pimpinan HTI, dan ia yakin tidak ada HTI di Kalimantan Timur.

Isran Noor mengatakan, situasi saat itu sedang panas karena adanya pembakaran bendera di Jawa Barat karena itu ia pun merasa perlu menampung aspirasi ormas Islam di Kalimantan Timur.

“Itu sebuah strategi kebijakan,” kata Noor.

Mengenai pengibaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, Isran Noor mengaku tidak tahu saat bendera itu dinaikkan di tiang depan Kantor Gubernur.

Namun, menurutnya, itu bukanlah bendera HTI.

Baca: Link Live Streaming Qatar Vs Korea Selatan Babak Semifinal Piala AFC U-19 2018 Mulai Pukul 16.00 WIB

Jadi menurutnya tidak ada yang salah dengan pengibaran bendera itu.

“Enggak ada masalah bendera itu. Orang itu kalimat tauhid kok!” katanya.

Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna Alfa Isnaeni yang hadir juga sebagai narasumber menyatakan Isran Noor sebagai Gubernur terikat pada norma hukum dan norma-norma lain dalam bernegara dan berbangsa.

“Apakah yang dilakukan di kantornya beliau itu (pengibaran bendera bertuliskan kalimat tauhid) patut atau tidak, itu sebuah pertanyaan. Kami tidak men-judge. Tapi kami mempersilakan polisi untuk bergerak,” katanya.

Menurutnya, pengibaran bendera selain bendera Merah Putih adalah bentuk pengakuan sehingga kasus tersebut harus diperhatikan.

“Itu kan fasilitas publik. Milik pemerintah provinsi. Kalau ini nanti terjadi dimana-mana dan pemerintah pusat diam, Polri diam, negara ini akan jadi apa? Jadi apa republik ini?” katanya.

Baca: Lirik November Rain, Inilah Deretan Lagu yang Cocok Didengar di Cuaca yang Dingin Bulan November

Pada sesi diskusi sebelumnya, Isnaeni mengatakan anggotanya sudah paham bagaimana bendera milik HTI.

“Itu acara acara nahdliyin (Hari Santri) dan ada pengibaran bendera terlarang, anggota kami ambil tindakan. Dari hasil investigasi Banser, di hari yang sama, di 11 kabupaten kota terjadi pengibaran bendera. Artinya itu tersistematis,” kata Alfa.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum PPP, Muhammad Rommahurmuziy.

Menurut Rommy,tidak mungkin tidak ada motif politik jika hasil investigasi Banser dan PBNU ditemukan bendera yang sama di sebelas daerah berbeda.

Sementara Ketua DPP PKS, AL Muzzamil Yusuf meminta agar tidak ada tudingan.

“Ini negara hukum, serahkan kepada polisi. Intinya jaga persatuan,” katanya.

Yusuf mengatakan, pembakaran bendera yang ada lafaz tauhid pastinya akan mengakibatkan kemarahan umat, seandainya terjadi juga di luar Indonesia.

“Persoalannya, jika itu pada akhirnya dibawa ke ranah politik, karena banyak kasus-kasus yang terjadi dan terkait umat Islam seperti 212 misalnya itu terjadi di era Pak Jokowi,” katanya. (ton/tribun-medan.com)

Lihat Videonya di Bawah Ini