KP2KP Muarasabak Pesimis Penerimaan Pajak Tahun Ini Capai 100 Persen

KPP Pratama Kuala Tungkal yang mencakup Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim. hingga akhir Oktober ini penerimaan pajak baru

Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Dari target penerimaan pajak sebesar Rp 700 milyar, yang dibebankan kepada KPP Pratama Kuala Tungkal yang mencakup Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim. hingga akhir Oktober ini penerimaan pajak baru terealisasi 68,46 persen saja, bahkan pihak KP2KP Muarasabak pesimis tahun ini penerimaan pajak dapat mencapai 100 persen.

“Jangankan 100 persen, 90 persen saja kita masih pesimis. Paling hingga akhir tahun ini persentase penerimaan pajak hanya mencapai 80 persen saja, dengan harapan banyaknya pihak rekanan yang membayar pajak pada akhir tahun nanti,” kata Hipni, selaku Kepala KP2KP Muarasabak, kepada Tribunjambi.com, pada Rabu (21/10).

Salah satu kendala utama sulitnya mencapai target penerimaan pajak tersebut, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan.

Di Kabupaten Tanjabtim misalnya, dari berbagai sosialisasi pajak yang dilakukan KP2KP di tiap kecamatan, hanya segelintir pihak saja yang mau menghadiri undangan sosialisasi tersebut.

“Misalnya yang kita undang 30 hingga 40 orang wajib pajak, tapi yang datang paling hanya tujuh orang,” keluh Hipni.

Masih rendahnya kesadaran membayar pajak khususnya di Tanjabtim lanjut Hipni, didominasi oleh wajib pajak perorangan atau pajak penghasilan seperti masyarakat yang memiliki usaha pertokoan. Padahal untuk pajak penghasilan sendiri, tahun ini besarannya hanya 0,5 persen dari keuntungan wajib pajak yang diperolehnya. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pajak penghasilan ditetapkan sebesar 1 persen. “Yang paling malas bayar pajak itu perorangan, padahal untuk pajak penghasilan tahun ini cuma 0,5 persen saja," ujarnya.

Padahal terang Hipni, sebagian besar pelaku usaha seperti pemilik pertokoan di Kabupaten Tanjabtim. Menurut Hipni hampir seluruhnya memiliki NPWP, hanya saja para wajib pajak ini enggan menunaikan kewajiban mereka seperti melaporkan SPT tahunan.

“Orang buat NPWP itu sekarang ini hanya sekedar untuk syarat pelengkap untuk meminjam uang ke Bank, padahal setiap orang yang memegang NPWP diwajibkan melaporkan SPT tahunan,” tegas Hipni.

Meski ada sanksi bagi wajib pajak yang enggan melaporkan SPT tahunannya, namun hal ini seakan tidak membuat efek jera para wajib pajak yang membandel.

“Gimana Negara Indonesia ini mau maju, kalau bayar pajak saja tidak mau. Padahal mereka (para wajib pajak,red) tahu kalau uang pajak itu nantinya digunakan untuk pembangunan,” terangnya.

“Dimana-mana berkoar sudah 73 tahun merdeka, tapi pembangunan masih belum maksimal. Coba tanya diri sindiri, situ bayar pajak gak,” tandasnya

Penulis: Zulkifli
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved