Koruptor Digantung di Tiang Jemuran Saja Biar Cepat Kering

KORUPSI atau rasuah (bahasa Latin: corruptio) dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup/ko·rup/ a 1 buruk; rusak; busuk; 2 suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi):

Dijelaskan lebih lanjut dalam wikipedia, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Sementara koruptor adalah sebutan untuk pelaku korupsi.

Kita semua tahu, perang melawan korupsi di Indonesia ternyata tidak semudah yang kita duga. Dalam banyak kasus, penyelesaian kasus korupsi belum bisa menyentuh akar persoalannya.

Ringannya hukuman yang ditimpakan kepada koruptor juga belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku yang bersangkutan dan belum juga mampu menumbuhkan rasa takut di hati calon pelaku korupsi yang lain.

Ironisnya, dulu pernah ada wacana pembebasan kepada pelaku korupsi jika uang yang dikorupsi jumlahnya sedikit. Iih... makin membuat miris hati saja ini. Mestinya, kepada pelaku korupsi (berapa pun jumlahnya) dikenakan hukuman berat yang menyangkut pidana badan, sanksi ekonomi dan hukuman sosial.

Usulan pemiskinan kepada koruptor adalah wacana yang cukup menarik. Selain itu, penayangan wajah koruptor seperti dulu pernah dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah langkah hukuman sosial yang pas untuk membuat malu.

Dengan hukuman berat, paling tidak akan mampu membuat calon koruptor berpikir ulang sebelum melakukan aksinya. Karena jika dia tertangkap, bukan hanya dirinya saja yang terhukum, namun seluruh anggota keluarganya akan kena imbasnya juga.

Budaya korupsi di tanah air, boleh dikata sudah sedemikian masif, sistemik dan mengakar. Budaya korupsi ini, secara tidak langsung dan tak sadar biasanya sudah diajarkan sejak tingkat sekolah dasar.

Kerapkali tanpa alasan yang jelas, di saat kenaikan kelas, orangtua memberikan buah tangan kepada sang guru dengan harapan anaknya bakal lebih diperhatikan, kelak.

Tradisi tersebut kelihatan baik, namun sebenarnya ibarat pisau bermata dua. Bisa memicu suburnya budaya korupsi. Perbuatan menerima barang, menerima gratifikasi, seolah hal biasa karena kerap dilakukan siapa saja, dalam acara apapun juga dan dalam skala yang tidak terbatas.

Tentu kita sepakat dengan gagasan yang bertekad secara intens mengkampanyekan aksi antikorupsi. Korupsi adalah perbuatan yang menjadi musuh besar bangsa Indonesia sehingga perlu ada ajakan untuk terus memerangi perbuatan yang merugikan negara tersebut.

Pemberantasan korupsi akan bisa ditekan apabila semua pihak secara bersama-sama memusuhi perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi di Indonesia harus dicegah karena menjadi penghambat pembangunan negeri.

Perang terhadap korupsi, agar menimbulkan efek meluas perlu dilakukan dengan berbagai cara, terutama sekali lewat contoh riil para pejabat. Seluruh pejabat, pegawai negeri sipil (PNS), dan jajaran dewan wajib menerapkan budaya malu berbuat korupsi. Hal ini guna menata masa depan bangsa menjadi lebih baik.

Jika ada pejabat, PNS maupun wakil rakyat yang korupsi maka sanksi pemecatan harus dikedepankan, sebelum hukuman lain diterapkan. Apabila hukuman yang diberikan ringan, maka perbuatan korupsi akan selalu menggiurkan untuk diulang.

Lihat saja, meski selama ini tak henti-hentinya operasi tangkap tangan (OTT) menimpa pejabat dan politisi kita, namun kejadian OTT masih berulang sampai saat ini.

Kasus terkini menimpa Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, yang terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus jual beli jabatan, pada Kamis (25/10/2018).

Kurang apa? Padahal seperti dilansir TribunJabar.id, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, TB Hasanuddin Hasanuddin mengatakan pimpinan partai telah menegaskan secara berulang kepada kadernya agar menghindari tiga hal.

"Tiga hal itu korupsi, narkoba, dan terorisme. Kader PDIP dilarang keras menyentuhnya," ujar TB Hasanuddin saat ditemui di Hotel Aston Cirebon, Jalan Brigjend Dharsono, Kabupaten Cirebon, Kamis (25/10/2018).

Ia juga mengatakan, ketua Umum DPP PDIP Megawatipun telah mewanti-wanti kadernya di setiap pertemuan. "Tiap rapat DPP juga selalu ditekankan ulang seluruh kader tidak boleh berbuat melawan hukum apalagi menyentuh tiga hal itu," kata TB Hasanuddin.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga mengaku prihatin dengan kepala daerah di wilayahnya yang kembali tertangkap KPK.

Mengingat sebelumnya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah ditangkap KPK dan menjadi tersangka kasus suap pembangunan Meikarta, pada Selasa (15/10/2018).

“Saya prihatin terhadap kasus semalam, dalam waktu dua minggu, dua kepala daerah di Jabar terkena OTT KPK. Ini sebuah pelajaran," kata Ridwan Kamil.

KPK menangkap enam orang selain Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Mereka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkab Cirebon dan ajudan bupati.

Dalam penangkapan itu KPK mengamankan barang bukti yang diduga sebagai transaksi suap jabatan. Jumlah uangnya hingga miliaran rupiah.

Jadi bagaimana cara membuat efek jera ya? Mungkin ibarat baju basah, digantung saja koruptor di jemuran dan dipanaskan biar cepat kering.

Jika tetap dibiarkan “basah”, yang lain tak akan jera dan justru kepingin melakukannya. Bikin saja mereka kering (miskin) agar calon yang lain ketakutan dan mengurungkan niat jahatnya. (RHR Dodi Sarjana)

Baca: Teka-teki Tewasnya Satu Keluarga Terungkap, FX Ong Tembak Istri, 2 Anaknya, Lalu Bunuh Diri

Baca: Kronologi Ayah dan Anak Kandung Habisi Ibunya Sendiri, Luka Berat di Kepala Efi

Baca: Limo menit lagi saya perang lagi Pengakuan Ayah Penyerang Polsek Marosebo, Kesaksian Keluarga