18 Bidang Tanah Milik Pemda Batanghari, Telah Disertifikatkan. Total Tahun 2108, Ada 70 Sertifikat

18 bidang tanah tersebut kata Joko, sudah selesai disertifikatkan dan tinggal diserahkan ke pihak pemda, yang rencananya diserahkan Senin (29/10).

18 Bidang Tanah Milik Pemda Batanghari, Telah Disertifikatkan. Total Tahun 2108, Ada 70 Sertifikat
tribunjambi/abdullah usman
Kepala BPN Batanghari, Joko Susanto 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - 18 bidang tanah pemda yang sebelummnya tidak diketahui kejelasan terkait bukti sertifikat, awal Oktober lalu, kini Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah selesaikan sertifikat tanah tersebut.

18 bidang tanah yang sebelumnnya telah selesai dilakukan pendataan dan pengukuran bersama pihak pengelola barang dan aset daerah Setda Batanghari tersebut, belum memiliki kelanjutan terkait kapan akan mendapatkan sertifikat dari BPN.

Baca: 7 Saksi Beri Keterangan, Paparkan tentang Sertifikat di Kasus Perumahan PNS Sarolangun

Kepala BPN Batanghari Joko Susanto saat dikonfirmasi Tribunjambi.com mengatakan, sebelumnnya memang ada beberapa bidang tanah milik Pemda Batanghari yang masuk untuk diterbitkan sertifikatnya.

"Tahun ini BPN Batanghari telah menyelesaiakan sertifikat tanah milik pemda sebanyak 18 bidang, yang tersebar diseluruh kecamatan. Terdiri dari tanah puskesmas pembantu, dan sekolah dasar," jelas Joko, Jumat (26/10).

BPN keluarkan sertifikat 18 bidang tanah milik Pemda Batanghari. Tahun 2018 ini, BPN telah terbitkan 70 an sertifikat tanah milik pemda
BPN keluarkan sertifikat 18 bidang tanah milik Pemda Batanghari. Tahun 2018 ini, BPN telah terbitkan 70 an sertifikat tanah milik pemda (tribunjambi/abdullah usman)

Baca: Live Streaming! China vs Malaysia U-19 di AFC 2018, Harimau Malaya Bakal Susul Indonesia?

18 bidang tanah tersebut kata Joko, sudah selesai disertifikatkan dan tinggal diserahkan ke pihak pemda, yang rencananya diserahkan Senin (29/10) nanti. Sejauh ini dari tahun 2017 - 2018 lebih kurang sudah sekitar 70 tanah pemda telah disertifikatkan.

"Adapun kendala dalam sertifikasi selama ini pemerintah daerah banyak belum memiliki alas bukti yang pas terkait kepelikan tanah tersebut, baik tanah hibah ataupun jual beli," tuturnya.

Dikatakannya pula, jika tanah tersebut sudah dikuasai olem Pemda dan alat buktinya tidak diketemukan, tetap bisa dengan cara cukup dibuatkan surat pernyataan aset dan ditandatangani oleh Sekda.(*)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved