Warga SAD di Batanghari Terancam Tak Bisa Memilih di Pileg dan Pilpres. Ini Penyebabnya

Sebab, hingga saat ini SAD tersebut belum memiliki KTP yang menjadi syarat utama untuk dapat menyalurkan hak suara mereka.

Warga SAD di Batanghari Terancam Tak Bisa Memilih di Pileg dan Pilpres. Ini Penyebabnya
tribunjambi/abdullah usman
Kadis Dukcapil Batanghari, Ade Febriandi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Seluruh warga Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Kabupaten Batanghari, dipastikan tidak dapat mengikuti pemilihan legislatif Pileg 2019 mendatang. Hal itu dikarenakan adanya kendala Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Jelang pemilihan legislatif dan pilpres 2019 mendatang, hingga saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah satu diantaranya terkait data kependudukan warga SAD yang tersebar di Batanghari.

Sebab, hingga saat ini SAD tersebut belum memiliki KTP yang menjadi syarat utama untuk dapat menyalurkan hak suara mereka.

Baca: KPU Temui 11 Warga SAD yang Belum Terdata

"Dalam pileg mendatang, dalam keikutsertaan SAD itu ada aturannya sendiri (aturan khusus). sesuai peraturan Permendagri No 11 tahun 2010 mengatur dia boleh ikut serta pileg pemilih dengan syarat harus berdomosili bagi SAD dan komunitas anak terpencil KAT," kata Kepala Dinas Dukcapil Batanghari, Ade Febriandi, kepada Tribunjambi.com, Selasa (23/10).

Dalam pelaksanaan Permendagri tersebut, Dukcapil melakukan inventarisasi selama enam bulan. Dimana dalam enam bulan tersebut dibagi dua.

Tiga bulan pertama SAD tersebut harus menetap disatu lokasi baru dikelurakan surat tanda komunitas KTK, setelah itu baru dilanjutkan tiga bulan lagi untuk diterbitkan kartu keluarga dan perekaman KTP. Selain itu syaratnya juga harus ada domisili dan pengantar dari desa setempat.

Warga SAD
Warga SAD (TRIBUNJAMBI/HERU PITRA)

"Prosesnya memang panjang. Karena syarat pembuatan KTP tersebut harus memiliki domisili. Sementara banyak SAD di Batanghari ini masih nomaden. Sehingga, itu kendala kita terutama untuk menjalankan Permendagri tadi," kata Ade, kepada Tribunjambi com.

Lebih lanjut dikatakannya pula, surat keterangan tanda komunitas tersebut, bukan sebagai pengganti KTP, dan surat tersebut berbeda dengan KTP karena tidak memiliki NIK seperti yang ada pada KTP.

"Sejauh ini untuk di Batanghari belum ada laporan terkait SAD yang menentap tersebut," jelasnya.

Baca: Link Live Streaming PSM Makassar Vs Persib Bandung Siaran Langsung Indosiar Liga 1 2018

Dengan peraturan tersebut kata Ade, seluruh Dukcapil yang berada di Provinsi Jambi sepakat, meminta agar aturan tersebut dapat diubah oleh pusat. Berdasarkan hasil rapat bersama yang dilakukan, surat tersebut sudah diajukan ke pusat.

"Sayangnya balasan dari pusat tersebut tidak sejalan dengan keinginan kita. Mereka tetap menggunakan aturan yang lama dan tidak bisa diubah sehingga itu yang menjadi kesulitan kita," paparnya.

Baca: Semarak Muharram Pemkot Jambi, Ribuan Orang Putihkan Lapangan Kantor Wali Kota

Baca: Tokoh Kunci yang Kalahkan Ahok di Pilgub Itu Kini Masuk Calon Kuat Wagub DKI Jakarta

"Jadi, untuk SAD di Batanghari yang masih nomaden tidak dapat menyalurkan suara mereka dalam Pileg dan Pilpres tahun mendatang," tuturnya.

Berdasarkan rakor berasama dengan pihak KPU, juga sudah disampaikan kepada mereka dan mereka juga memahami kendala tersebut. Dulu kita pernah coba terapkan dan dianggarkan, namun dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Karena terbentur dengan budaya SAD itu sendiri yang selalu nomaden.

"Intinya kita terbentur oleh aturan payung hukum tadi, yang merupakan kewenangan pusat," jelasnya. (*)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved