Korsel Ungkap Indonesia Berutang Rp 3 Triliun

Korea Selatan ( Korsel) menyatakan Indonesia masih punya tunggakan atas program bersama

Korsel Ungkap Indonesia Berutang Rp 3 Triliun
(fromdebttomillionaire.com, dok. HaloMoney.co.id)
Ilustrasi utang 

TRIBUNJAMBI.COM, SEOUL - Korea Selatan ( Korsel) menyatakan Indonesia masih punya tunggakan atas program bersama pengembangan dan pembangunan jet tempur.

Diwartakan kantor berita AFP Senin (22/10/2018), jumlahnya mencapai 200 juta dollar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp 3 triliun.

Di 2016, Indonesia menandatangani kesepakatan proyek Korean Fighter Xperimental (KF-X), dan bertindak sebagai mitra yunior.

Nantinya, Jakarta bakal menanggung 20 persen biaya yang dilaporkan menelan 7 triliun dollar AS, atau sekitar Rp 106.337 triliun.

https://asset.kompas.com/crop/0x0:780x390/780x390/data/photo/2016/04/14/1557269jet2780x390.jpg
Model pesawat tempur KF-X ini ditampilkan di bagian depan perusahaan penerbangan Korea Aerospace Industries (KAI) di Sacheon, Korea Selatan. Riset untuk pembuatan prototipe pesawat tempur generasi 4,5 ini masih berlangsung sampai 2021. Proyek dijadwalkan rampung pada 2026 dengan produksi 250 pesawat tempur untuk Korea dan Indonesia. (KOMPAS/NINA SUSILO)

Indonesia bakal menerima satu prototipe jet tempur multi-peran tersebut serta 100 pekerja ambil bagian dalam proses pengembangan dan produksi.

Badan Program Akuisisi Pertahanan (DAPA), lembaga Korsel yang menangani pembelian peralatan militer berkata, Indonesia tak membayar tanggungan pada 2017.

"Kami berencana melaksanakan negosiasi lanjutan untuk mencari solusi terkait kontribusi Indonesia," ujar juru bicara DAPA dalam keterangan resmi.

Meski begitu, juru bicara DAPA melanjutkan program bakal tetap berjalan jet tempur KF-X bisa melindungi angkasa Korsel pada 2026 mendatang.

Di sisi lain, Menko Polhukam Wiranto menuturkan, Presiden Joko Widodo memutuskan melakukan negosiasi ulang kontrak dan kesepakatan.

Wiranto menyebut ekonomi menjadi alasan utama karena penurunan nilai tukar rupiah membuat proses pembayaran biaya menjadi lebih mahal. Dia menjelaskan, pemerintah tengah menjajaki alternatif lain.

Halaman
12
Editor: nani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved