Kasus Perkantoran Bukit Tengah

Tangani Kasus Perkantoran Bukit Tengah, Kejati Masih Koordinasi dengan Korsupgah KPK

Hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi masih terus melakukan koordiansi dengan Korsupgah (Koordinasi Supevisi dan Pencegahan)

Tangani Kasus Perkantoran Bukit Tengah, Kejati Masih Koordinasi dengan Korsupgah KPK
TRIBUNJAMBI/HENDRI DEDE PUTRA
Kondisi kantor Bupati Kerinci di Bukit Tengah yang mengalami kerusakan. Dinas PU Pera Kerinci sebut tidak ada anggaran pemeliharaan tahun ini

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi masih terus melakukan koordiansi dengan Korsupgah (Koordinasi Supevisi dan Pencegahan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus proyek pembangunan perkantoran Bukit Tengah, Kecamatan Siulak Mulai, Kabupaten Kerinci.

Kasidik Kejati Jambi, Imran Yusuf menyampaikan, proyek dengan anggaran sekitar Rp 57 miliar tersebut terhambat proses penghitungan kerugian negara.

Baca: Kerap Meresahkan, Warga Perumnas Kotabaru Bubarkan Aksi Balap Liar di Seputaran Tugu Keris Siginjai

"Untuk Bukit Tengah, Kerinci, kami sedang melakukan koordiansi dengan Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mensuport ahli mekanikal tanah untuk kepentingan validasi kerugian negara," jelasnya, belum lama ini.

Dia mengatakan, kasus proyek yang memakan anggaran puluhan miliar itu masih terhambat beberapa kasus yang masih ditangani Kejati. Namun dia mengklaim, kesulitan penghitungan tersebut akan segera menemukan titik terang dengan akan didatangkannya ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Makanaya kita koordinasi dengan KPK untuk menghitung kerugian negara. Kita minta bantuan ahlinya dalam kasus ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi sebelumnya telah melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan kompleks perkantoran tersebut, terakhir pada akhir 2017 lalu.

Baca: Sukses Bangun Smart City, Wali Kota Fasha Dianugerahi Award Best IT & DT Governance

Baca: Little Talk Grand Opening, Tampilkan Live Acoustic Enda dan Oncy

Diketahui pembangunan komplek perkantoran tersebut menelan dana Rp 57 Miliar yang di anggarkan pada tahun 2010 hingga 2014 dari APBD Kabupaten Kerinci. Kasus tersebut mencuat sejak tahun 2015 lalu dan saat ini sedang ditangani oleh pihak Kejati.

Penulis: Mareza
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved