Kasus Penyalahgunaan Dana Pilwako

Besok, Sidang Dugaan Penyalahgunaan Dana Pengamanan Pilwako Kembali Digelar

Sidang lanjutan dua terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk pengamanan dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwako)

Besok, Sidang Dugaan Penyalahgunaan Dana Pengamanan Pilwako Kembali Digelar
TRIBUN JAMBI/MAREZA SUTAN AJ
Ilham Taufiq (kanan, baju putih, berpeci) dan Ary Febriansyah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (19/9/18). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang lanjutan dua terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk pengamanan dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Jambi tahun 2018 kembali digelar, Senin (22/10/18). Sidang atas terdakwa Ary Febriansyah (29) dari anggota Polri, dan Ilham Taufiq (42) dari pihak swasta itu digelar di Pengadilan Tipikor Jambi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus itu, Yayi Dita Nirmala dan Handoko sebelumnya menghadirkan lima saksi, Senin (15/10/18). Kelima saksi tersebut, di antaranya, Muhammad Choir Prasetyo dan Dika Prameswara sebagai anggota seksi keuangan Polresta Jambi, Sherly selaku honorer di bidang operasional, Gadus Kurniawan selaku mantan Kabag Ops Polresta Jambi, dan Umar Wijaya sebagai Kabag Ops Polresta Jambi.

Baca: Kasus Pembangunan Rumah PNS Sarolangun akan Kembali Digelar Besok, Dengar Keterangan Saksi

Sebagai informasi, dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya, diketahui terdakwa Ary Febriansyah (bendahara anggaran) ikut dalam bisnis valuta asing (valas) melalui terdakwa Ilham Taufiq yang bekerja sebagai analis. Namun, karena Ary mengalami kekalahan (lost) dalam valas tersebut, akhirnya dia terpaksa mencairkan uang yang diperuntukkan sebagai dana pengamanan Pilwako Jambi.

Pencairan uang tersebut dilakukan secara bertahap. Perbuatan terdakwa Ary Febriansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca: Fachrori Apresiasi Kebersamaan Masyarakat Tanjabtim

Baca: Besok, Tim Penasihat Hukum Hendri Sastra Membacakan Eksepsi

Secara subsidair, perbuatan terdakwa Ary Febriansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, perbuatan Ilham Taufiq sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca: Galeri Investasi Resmi Dibuka, Berlokasi di CitraRaya City Mendalo

Baca: 300 Peserta Ikuti Kuliah Umum di STMIK-NH

Baca: STIKBA Adakan Cek Kesehatan Gratis

Secara subsidair, perbuatan terdakwa Ilham Taufiq sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atas dakwaan tersebut, tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.

Untuk diketahui, kasus ini ditangani ketua majelis hakim Deddy Muchti Nugroho, beserta anggotanya, Erika Sari Emsah Ginting, dan Hiasinta Fransiska Manalu.

Perlu diketahui, kasus ini dilimpahkan tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polresta Jambi pada Rabu (29/8/18) lalu. Keduanya saat ini masih ditahan di Lapas Klas IIA Jambi.

Baca: Target PAD dari Pajak Sudah Capai 83 Persen

Baca: Kesulitan Pendataan Terkait Budaya; Mereka Lebih Memilih Cari Nafkah Ketimbang Memilih Presiden

Baca: Atuk Kulup: Awas, Musim Penghujan Tiba Antisipasi Terjadinya Banjir dan Tanah Longsor

Baca: Polisi Buru Pemodal dan Pemilik Lahan Lokasi Pengeboran Minyak di Desa Pompa Air

Adapun dana yang dikorupsi, merupakan Dana Hibah sebesar Rp. 3.863.159.000 dari Pemerintah Kota Jambi untuk biaya kegiatan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2018. Hal itu tertuang dalam surat Keputusan Wali Kota Jambi Nomor: 25 tahun 2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah Kota Jambi tahun 2018 untuk Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi.

Keduanya diduga telah menyalahgunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan keduanya merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 2.533.660.400 berdasarkan perhitungan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor : SR-161/PW.05/5/2018 tanggal 12 Juli 2018.

Penulis: Mareza
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved