Sebanyak 56.000 Barang Milik Negara Belum Ditemukan, Sekjen PUPR Lakukan Penelusuran

Sebanyak 56.000 barang milik negara (BMN) diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebanyak 56.000 Barang Milik Negara Belum Ditemukan, Sekjen PUPR Lakukan Penelusuran
tribunjambi/kurnia prastowo adi
Ilustrasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sebanyak 56.000 barang milik negara (BMN) diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti belum ditemukan. Menurut Anita, ada diantara aset tersebut dikategorikan tidak beres administrasi atau pencatatannya, dan penggunaannya tidak sesuai rencana.

"Kami tengah upayakan dengan lembaga terkait ke mana aset itu. Misalnya karena pencatatannya dobel," kata Anita dalam acara penandatanganan Berita Acara Serah Terima BMN dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR kepada para pihak penerima, di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (18/10).

Baca: Bagaimana Kondisi Industri Teh Indonesia, Pasca-Sariwangi Dinyatakan Pailit?

Dia memberi contoh aset irigasi. Ada pemerintah kota yang memiliki kebijakan membangun di atas aset irigasi milik Kementerian PUPR. Artinya, aset itu masih ada, tetapi harus diteliti kembali keberadaan dan kondisinya terkini.

Contoh lain, pemeliharaan aset negara seperti rusun. Dulu pembangunan rusun di daerah tidak dilengkapi dengan masuknya jaringan listrik dan air untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itu menarik konsumen untuk membeli atau menyewanya.

Kemudian, setelah sekian tahun, terjadi kerusakan pada bangunan, misalnya atap bocor dan merembet ke kerusakan yang lain. Kerusakan itu memaksa pemerintah daerah setempat tidak mau menerima aset tersebut dan meminta untuk diperbaiki. Tentunya akan ada biaya lagi untuk perbaikannya.

"Dalam banyak kasus, biaya dari pusat sudah tidak ada, tapi pemda bilang tidak mau terima barang ini dan minta diperbaiki. Dari pusat bilang tidak ada biaya pemeliharaan. Ini masalah klasik," ungkap Anita.

Baca: VIDEO: Dilematis Subsidi Minyak, Investor Asing Lihat Kondisi Sekarang Masih Negatif

Baca: Trump Ancam Hukuman Berat bagi Arab Saudi Jika Jurnalis Khashoggi Terbukti Dibunuh

Maka dari itu, upaya percepatan penyerahan aset negara ini dinilai penting karena pemda bisa secara resmi mengelolanya dengan menggunakan APBD. Anita menambahkan, Kementerian PUPR mengelola sekitar 40 persen aset negara. Ini merupakan tugas besar untuk bisa memeliharanya agar bermanfaat secara maksimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Telusuri "Hilang"-nya 56.000 Aset Negara"

Editor: fifi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved